Selasa 19 Mei 2020, 05:46 WIB

Gubernur Kalsel Ingatkan ASN Dilarang Terima THR Dari Swasta

Rudi Agung | Nusantara
Gubernur Kalsel Ingatkan ASN Dilarang Terima THR Dari Swasta

MI/Usman Iskandar
Petugas menata tumpukan uang kertas di cash center salah satu bank.

 

GUBERNUR Kalimantan Timur Kaltim Isran Noor melarang kepala daerah dan jajarannya menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari pihak mana pun, terutama dari perusahaan swasta. Ia mengingatkan, jika ada yang terbukti melakukan bakal dikenakan sanksi sesuai UU ASN dan UU Tipikor. Kabiro Humas Setda Kaltim HM Syafranuddin memaparkan pesan khusus Gubernur Kaltim Isran Noor sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

"Gubernur telah mengingatkansiapa saja pejabat Pemprov Kaltim agar tidak menerima, apalagi sampai meminta THR.Jika terjadi, maka siap-siap kena sanksi," ujar Syafranuddin, Senin (18/5).

Ivan mengutip edaran KPK yang ditandatangani Ketua KPK-RI Firli Bahuri bahwa permintaan dana atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri secara individu dan atas nama pemerintah kepada masyarakat, perusahaan dan atau pegawai negeri serta penyelenggara lainnya secara tertulis dantidak, tetap tergolong perbuatan yang dilarang. 

"Itu akan berimplikasi kepadaTipikor," tegasnya.

KPK, lanjut Ivan, juga meminta pada PNS atau penyelenggara negara menjadi contoh baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan menerima gratifikasi yang berhubungan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas pokok.

"Untuk itu Pemprov Kaltim segera meneruskan SE KPK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya," jelas Syafranuddin.

Ivan juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan pimpinanorganisasi perangkat daerah di Kaltim bisa menerapkan dan melaksanakan peringatan KPK.

Dalam edaran KPK, sambung Ivan, ada delapan poin yang harus menjadi perhatian. Karena itu agar surat edaran tersebutbisa dipatuhi. Ia juga mengingatkan, seluruh penerimaan THR segera dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari.

"Termasuk makanan yang telah disumbangkan ke panti asuhan, panti jompo dan lainnya. Pelarangan menerima THR termasuk parsel bagi PNS sudah lama berlaku dan selalu dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

MI/Gaudensius Suhardi

Warga Diaspora Manggarai Surati Gubernur NTT dan Bupati

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:26 WIB
"Kami minta agar menaati bebeberapa regulasi tersebut dan menghentikan semua proses pemberian izin atas rencana pembangunan pabrik...
MI/Arnold

Mulai 5 Juni ASN Bali Kerja Kembali Dalam Kenormalan Baru

👤Ruta Suryana/Arnoldus Dhae 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:25 WIB
GUBERNUR Bali Wayan Koster menyampaian kebijakan soal sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan kenormalan baru. Mulai...
MI/Dwi Apriani

Kemenag Sumsel: Pengembalian Uang Pelunasan Haji Hanya 9 Hari

👤Dwi Apriani 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:16 WIB
Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya