Senin 18 Mei 2020, 17:26 WIB

Perkara Korupsi Mantan Kadis PUPR Mojokerto Segera Disidang

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Perkara Korupsi Mantan Kadis PUPR Mojokerto Segera Disidang

MI/Adam Dwi
Tersangka eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin

 

PERKARA eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin memasuki babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkannya ke pengadilan.

Zaenal terseret kasus rasuah mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha dan diduga menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar lebih secara bertahap dari Eryk Armando Talla selaku kontraktor.

"Hari ini (Senin,18/5), Tim jaksa penuntut umum KPK juga melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Zaenal Abidin (Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto) terkait dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamas Pasha ke PN Tipikor Surabaya," kata pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan resmi, Senin (18/5).

Menurut dia, Zaenal yang beralih status menjadi terdakwa akan dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Surabaya. Kemudian pelaksanaan sidang akan menunggi pihak pengadilan.

Baca juga :Polres Nagekeo Lakukan Olah TKP Lanjutan di RSD Aeramo

"JPU akan menunggu penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya," pungkasnya.

Zainal telah ditetapkan sebagai tersangka terkait penerimaan gratifikasi bersama Mustofa pada 30 April 2018. Keduanya diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Atas perbuatannya tersebut, Mustofa dan Zainal disangkakan melanggar Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Belum Turun, Pilkada Desember Perlu Dikaji Ulang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 22:16 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan...
Ilustrasi

Kejagung Periksa 48 Saksi Kasus Hibah KONI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 21:43 WIB
Kejagung memeriksa 48 saksi dari unsur pejabat dan staf Koni pusat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya