Senin 18 Mei 2020, 16:37 WIB

DPR akan Bahas Iuran BPJS Kesehatan Setelah Lebaran

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR akan Bahas Iuran BPJS Kesehatan Setelah Lebaran

ANTARA
BPJS Kesehatan.

 

WAKIL Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, mengatakan Komisi IX akan segera melakukan rapat untuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rapat direncanakan akan dilakukan segera setelah lebaran atau sebelum masa reses berakhir

"Rencana mungkin setelah lebaran kalau pembicaraan pimpinan kami untuk habis lebaran. Diperkirakan awal Juni," ujar Melki, dalam keterangannya, Senin (18/5).

Baca juga: Update Covid-19 per 18 Mei: 18.010 Positif dan 4.324 Sembuh

Melki mengatakan awalnya pembahasan akan dilakukan sebelum lebaran. Namun, waktu rapat sulit untuk ditemukan karena kesibukan anggota dewan menjelang lebaran.

"Sekarang kan mau lebaran, teman-teman banyak yang bantu sosial sana sini kan ke di dapilnya. Jadi karena mereka masih melakukan itu sehingga kami juga belum bisa rapat dalam waktu dekat," ujar Melki.

Dalam rapat nanti, rencananya Komisi IX akan mengundang pihak BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga direncanakan akan dilakukan rapat dengan Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR, Saleh P Daulay, menyesalkan keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan diambil melalui Perpres No. 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Saleh mengatakan pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perpres 75 tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Padahal, warga masyarakat banyak yang berharap agar putusan MA itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan," ujar Saleh. (OL-6)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya