Senin 18 Mei 2020, 15:19 WIB

Bansos Berpotensi Dimainkan oleh Petahana untuk Pilkada 2020

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bansos Berpotensi Dimainkan oleh Petahana untuk Pilkada 2020

ANTARA/YUSUF NUGROHO
Anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menyiapkan paket sembako yang akan dibagikan warga di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (4/4).

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat pelanggaran sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sudah terjadi. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan berdasarkan catatan Bawaslu, dugaan pelanggaran paling banyak terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Dewi mengungkapkan, sejauh ini, berdasarkan data dugaan pelanggaran pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, ada 157 pelanggaran adminstrasi, 2 pelanggaran pidana, 26 pelanggaran kode etik, dan 351 pelanggaran hukum lainnya. Sedangkan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 326 kasus.

Baca juga: Penyidik Akan Periksa Perekam Wawancara Said Didu

"Ini menjadi kekhawatiran bersama karena tren pelanggaran pilkada sejak 2015, 2017, 2018 berada di atas 1.000 kasus. Itu kondisi normal tidak seperti sekarang," ujar Dewi di Jakarta, seperti dikutip dari siaran resmi Bawaslu, Senin (18/5).

Ia menduga pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi lagi pada Pilkada 2020 yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020. Menurutnya, pelanggaran tersebut antara lain terkait bantuan sosial oleh kepala daerah. Pasalnya, ada instruksi presiden kepada kepala daerah untuk menerbitkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terkenda dampak Covid-19.

Diungkapkannya di beberapa daerah, sudah ada dugaan kepala daerah petahana yang menggunakan program pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan kontestasi.

"Satu sisi memang harus mendukung pemerintah bangun solidarias kemuanusiaan. Tetapi, dengan adanya situasi ini, ada keleluasaan pemerintah menggunakan kewenangan kemudian disusupi kepentingan kontestasi. Ini akan pengaruhi ASN mendukung sepenuhnya kepada bakal calon petahana," terangnya.

Berkaitan dengan netralitas ASN, Dewi menyampaikan, sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang penyamaan persepsi penanganan pelanggaran ASN, membuat revisi Peraturan Bersama Gakkumdu, dan membangun sistem penanganan berbasis teknologi informasi baginya merupakan cara menekan terjadinya pelanggaran.

Baca juga: Polri Selidiki Dugaan Pebudakan ABK WNI di Kapal Tiongkok

Selain itu, Bawaslu juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai tahapan sesuai amanat Perppu Nomor 2 tahun 2020 untuk memberikan kepastian pelaksaan tahapan pencalonan.

"Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan politik kepada pemilih  secara daring juga penting dilakukan," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Inilah 25 Kabupaten/Kota yang Dijaga TNI-Polri Saat New Normal

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 21:32 WIB
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan...
Ilustras

KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data Pemilih

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 20:24 WIB
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara...
Antara/Fakhri hermansyah

Cegah Penularan Covid-19, Polri Dirikan 116 Pos Penyekatan Mudik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Mei 2020, 18:36 WIB
“Kita persiapkan sekarang 116 pos pam (pengamanan) penyekatan untuk arus balik kita laksanakan secara maksimal,” tutur Kepala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya