Senin 18 Mei 2020, 12:48 WIB

PSI Nilai Jokowi Perlu Segarkan Kabinet Hadapi Covid-19

PSI Nilai Jokowi Perlu Segarkan Kabinet Hadapi Covid-19

ANTARA/Sigid Kurniawan
Suasana rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta.

 

DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyegaran Kabinet Indonesia Maju guna memastikan Indonesia bisa selamat keluar dari krisis akibat pandemi covid-19.

"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution dalam keterangan tertulis, Senin (18/5).

Ia pun mengingatkan pentingnya meningkatkan keseriusan menghadapi dampak wabah covid-19.

Baca juga: Jokowi Cek Penyaluran Sembako di Johar Baru

"Kita perlu memikirkan langkah cepat mengantisipasi masalah yang ada di depan mata. Tantangan yang makin besar yang membutuhkan tidak hanya kerja keras, tetapi juga kompetensi dan keberanian mengambil keputusan di tengah krisis," jelas Dara.

Menurut dia, bekerja di tengah pandemi memerlukan darah segar, orang-orang muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bersedia bekerja keras, termasuk berani turun ke lapangan di tengah pandemi.

PSI menyadari penyegaran kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Sebagai pemegang mandat rakyat, hak itu melekat pada Presiden Jokowi.

Namun, melihat besarnya masalah yang ditimbulkan wabah covid-19 ini, penyegaran kabinet perlu direkomendasikan kepada Presiden guna menghadapi tantangan baru.

Apalagi belakangan ini mulai muncul suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat atas kinerja sejumlah menteri dalam menangani pandemi.

"Penyegaran kabinet perlu untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap para
menteri yang berkinerja buruk dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mengatasi pandemi," pungkas Dara. (OL-1)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya