Senin 18 Mei 2020, 07:40 WIB

Benahi Tata Kelola BPJS Kesehatan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Benahi Tata Kelola BPJS Kesehatan

MI/Susanto
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah meninjau kembali keputusan penaikan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, dengan mengacu hasil kajian tata kelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan pada 2019, KPK menemukan kecenderungan inefisiensi yang mengakibatkan defi sit.

“Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan, sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU No 40 Tahun 2004 yang menyatakan jaminan sosial ialah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.

Oleh karena itu, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia ialah indikator utama suksesnya perlindungan sosial dan kesehatan. “Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, akar masalah defi sit BPJS disebabkan inefisiensi dan penyimpangan sehingga penaikan iuran BPJS tanpa perbaikan tata kelola tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, KPK berpendapat jika empat rekomendasi KPK dilaksanakan, pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS.

Empat rekomendasi tersebut ialah, pertama, KPK mendukung tercapainya program pemerintah dalam menyelenggarakan universal health coverage, dengan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang fasilitas yang baik tanpa kesulitan finansial.

Kedua, beberapa alternatif solusi merupakan serangkaian kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan yang jika dilakukan, dapat menekan biaya BPJS Kesehatan sehingga tidak mengalami defisit.

Ketiga, KPK memandang rekomendasi tersebut merupakan solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan yang ditemukan dalam kajian. KPK berharap program untuk memberikan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Menaikkan iuran akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan.

Keempat, KPK berkeyakinan jika rekomendasi itu dijalankan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan. (Cah/P-3)

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya