Minggu 17 Mei 2020, 11:45 WIB

Ulum Sebut Nama Adi Toegarisman, KPK Harus Selidiki

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Ulum Sebut Nama Adi Toegarisman, KPK Harus Selidiki

MI/RAMDANI
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti menyoroti keterangan yang diungkap asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, saat persidangan. Salah satunya adalah keterlibatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Adi Toegarisman dalam perkara korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Harus diselidiki dan digali lagi alat bukti minimal satu lagi untuk membawa oknum bekas jaksa atau orang yang disebut namanya menerima uang untuk ditempatkan sebagai tersangka korupsi. Ini jelas tugasnya KPK dalam konteks penegakan hukum," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Minggu (17/5).

Baca juga: Achsanul Qosasi Bantah Terlibat Suap Aspri Imam Nahrawi

Adi ditenggarai menerima suap terkait dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Ulum menyebut Adi menerima Rp7 miliar saat menangani perkara yang membelit antara Kemenpora dan KONI itu.

Fickar mengatakan, jika keterangan Ulum itu benar, ada dua kemungkinan yang membuat perkara itu dihentikan Kejaksaan Agung. Pertama perkara yang ditangani Jampidsus dalam hal pembuktiannya tidak terlalu kuat.

"Sehingga tetap dijadikan 'alat pemerasan' oleh para oknum jaksa khususnya eks Jampidsus. Kemudian setelah menerima uang dengan mudah menghentikannya," beber Fickar.

Kemungkinan kedua, perkara tersebut benar adanya dan prediksi pembuktiannya kuat. Tetapi penanganannya baru sampai tingkat penyelidikan. Kemudian oknum Jampidsus sudah menerima uang, maka perkara dihentikan tanpa harus secara formal mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3).

Fickar menegaskan, dua kemungkinan itu mesti jadi perhatian khusus KPK. Karena kejahatan tersebut terjadi di penegak hukum.

"Semuanya harus dilakukan untuk memutus mata rantai regenerasi 'mafia peradilan' di kalangan penegak hukum," ucap Fickar.

Selain menyebut Adi Toegarisman, Miftahul Ulum juga menyinggung Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi terlibat suap dana hibah Kemenpora. Qosasi disebut menerima Rp3 miliar.

"Untuk inisial AQ yang terima Rp3 miliar itu, Achsanul Qosasi. Kalau Kejaksaan Agung ke Andi Teogarisman, setelah itu KONI tidak lagi dipanggil Kejagung," ujar Ulum saat bersaksi dalam persidangan, Jumat (15/5). (OL-1)

Baca Juga

Dok. Kemenko Polhukam

Mahfud: Fase Demokrasi di Indonesia Masih Prosedural

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 17:50 WIB
Demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga...
Dok MI

Polri Selidiki Pelanggaran Kampanye Cagub Mulyadi di Pilgub Sumbar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 17:25 WIB
Pelapor sendiri dugaan pelanggaran ialah paslon nomor urut empat, Yogi Ramon Setiawan. Yogi membuat laporannya di Bawaslu RI dan telah...
MI/MOHAMAD IRFAN

Ahli Paparkan Dampak Hukum Surat Jalan Palsu Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 17:20 WIB
Pembuktian kasus, menurut saksi ahli, harus memastikan buktinya berupa surat jalan palsu diperlihatkan ke majelis...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya