Sabtu 16 Mei 2020, 18:00 WIB

Pakar : Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Secara Bertahap

Putri Rosmalia Octaviyani | Ekonomi
Pakar : Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Secara Bertahap

Antara/Hafidz Mubarak A
Suasana pusat bisnis ibu kota di Jalan Jenderal Sudirman selama penerapan PSBB

 

PENGHENTIAN kegiatan ekonomi akibat pandemi covid-19 telah membuat kondisi ekonomi masyarakat memburuk. Dimulainya izin kegiatan ekonomi atau izin bekerja bagi masyarakat dinilai sudah perlu dilakukan secara bertahap.

“Jangankan Indonesia, negara-negara yang fiskalnya kuat saja seperti Korea Selatan, Selandia Baru juga sudah mulai membuka kembali kegiatan di negaranya. Jadi ini bukan inisiasi dari Indonesia tapi ini aksi semua negara agar ekonomi tetap berjalan tapi dengan tetap melakukan upaya pencegahan covid-19,” ujar Peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikram Masloman, dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu, (16/5).

Ikram mengatakan saat ini saja berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga Mei 2020 telah ada setidaknya 7 juta karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bila kegiatan ekonomi tidak segera dimulai kembali, PHK dipastikan akan semakin masif.

Ikram mengatakan, pembukaan kegiatan ekonomi kembali tidak bisa menunggu adanya vaksin covid-19. Karena berbagai lembaga yang berupaya mengembangkan vaksin di dunia mengklaim bahwa butuh waktu setidaknya hingga 2021 agar vaksin bisa ditemukan dan diproduksi massal.

Baca juga : LSI Denny JA: Kegiatan Ekonomi Indonesia Bisa Dibuka di 5 Wilayah

“Jadi kalau menunggu vaksin akan makin lama ekonomi bergulir, PHK akan semakin besar dan bisa berujung pada chaos di masyarakat,” ujar Ikram.

Ikram mengatakan, untuk mencegah terjadinya kekacauan, perlu ada keseimbangan antara kesehatan tubuh masyarakat dengan kesehatan ekonomi. Bila salah satunya diabaikan dapat membuat kondisi masyarakat memburuk dengan signifikan.

“Perlu ada keseimbangan antara kesehatan tubuh dengan kesehatan ekonomi, karena kalau fokus pada pandemi saja tanpa memikirkan ekonomi domestik warga akan berefek pada publik yang lapar akan menjadi publik dan marah, akan bisa menimbulkan chaos,” ujar Ikram.

Pemerintah dan masyarakat harus bisa mulai berkegiatan dengan menerapkan pola kehidupan yang baru, yakni dengan terus menerapkan protokol pencegahan covid-19. Mulai dari menjaga jarak fisik, penggunaan masker, dan menghindari kegiatan yang menciptakan kerumunan.

Seperti yang direkomendasikan WHO, seluruh pihak harus membiasakan diri hidup bersama virus corona. Setidaknya hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan ke seluruh dunia.

“Perlu ada kesepahaman semua pihak untuk terlibat sosialisasi, edukasi, dan pengawasan. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, semua harus bahu-membahu, tidak boleh lagi ada delegitimasi satu sama lain. Jangan juga mempolitisir covid-19 ini untuk kepentingan pribadi,” tutup Ikram. (OL-7)

Baca Juga

Dok BNI

Ini Strategi BNI Hadapi New Normal

👤Despian Nurhidayat 🕔Selasa 26 Mei 2020, 21:35 WIB
Covid-19 memang telah menjadi sebuah peluang dan tantangan baru. Keberadaannya mempercepat era Revolusi Industri...
DOK KEMENTAN

Petani Bandung Dilatih Kembangkan Pangan Lokal dari Daun Singkong

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Mei 2020, 19:41 WIB
P4S Sawargi, Kabupaten Bandung, tengah membina petani masyarakat dan ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) mengembangkan pangan lokal dari...
Antara/Raisan Al Farisi

Industri Makanan Rajai Sektor Manufaktur

👤Despian Nurhidayat 🕔Selasa 26 Mei 2020, 19:32 WIB
Data BKPM menunjukkan nilai investasi industri makanan dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 293,2 triliun, atau dengan persentase...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya