Sabtu 16 Mei 2020, 16:03 WIB

Partai Demokrat Anggap Cuitan Dewan Pakar PKPI Cacat Logika

Henri Siagian | Politik dan Hukum
Partai Demokrat Anggap Cuitan Dewan Pakar PKPI Cacat Logika

Twitter @OssyDermawan
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan.

 

DPP Partai Demokrat menganggap pernyataan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi sebagai pembelaan frustrasi.

"Sebenarnya saya malas menanggapi pembelaan frustasi dari pendukung pemerintah yang cacat logika," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Sabtu (16/5).


Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi. (Twitter @TeddyGusnaidi)

Baca juga: Soal Iuran BPJS, Dewan Pakar PKPI Minta AHY Salahkan SBY

Cacat logika pertama, menyalahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ossy memaparkan, BPJS adalah kebijakan SBY yang prorakyat. "Bila sekarang berubah menjadi tidak prorakyat, kenapa jadi SBY yang salah? Kenapa kebijakan BPJS jadi kebijakan tidak prorakyat? Karena pemerintah membebankan akibat dari salah urus BPJS kepada rakyat dengan cara menaikkan iuran. Kalau ada kebijakan yang tidak disukai rakyat, pembelaan yang paling mudah adalah menyalahkan masa lalu. Menyalahkan masa lalu merupakan tanda frustrasi akibat ketidakmampuan menyelesaikan masalah," kata dia.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes: Penyesuaian

Cacat logika kedua, meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menurunkan kelas BPJS Kesehatan miliknya.

Ossy menegaskan, pandemi virus korona atau covid-19 tidak saja menyerang kaum miskin namun juga sudah merambah ke golongan menengah.

Fakta telah terjadi PHK dan pengangguran di golongan menengah menandakan golongan menengah sekarang ini sangat rentan untuk turun kelas ke golongan near poor.

Baca juga: KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena Pemborosan

Melalui akun Twitter, AHY sudah menyampaikan penaikan iuran BPJS bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi defisit BPJS. Pemerintah dengan berbagai sumber daya yang dimiliki sebenarnya bisa memilih berbagai kebijakan yang tepat di tengah kesulitan rakyat saat ini.

"Solusi yang disampaikan AHY di antaranya pembenahan tata kelola BPJS dan realokasi anggaran, utamanya infrastruktur untuk menutup defisit BPJS. Jika nanti ekonomi sudah membaik, pembangunan infrastruktur tentu bisa kembali digalakkan," ujarnya.

Penaikan iuran BPJS Kesehatan di masa ekonomi sulit, lanjut dia, serta merta membebani masyarakat.

"Sebenarnya, kebijakan kenaikan iuran BPJS tersebut bisa saja dijalankan ketika kondisi ekonomi normal, namun Partai Demokrat memandang kurang bijak jika dijalankan saat ini ketika ekonomi sulit akibat wabah covid-19," ucap dia.

Intinya, kata Ossy, pengelolaan negara dan pengambilan keputusan pemerintah tidak boleh disamakan dengan pengelolaan perusahaan yang hanya memerhatikan untung-rugi. "Dibutuhkan kebijakan (wisdom) dan empati yang besar dalam melihat kondisi rakyatnya. A state is not a company," tegas dia.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai sosok yang perlu dipersalahkan dalam penaikan iuran BPJS Kesehatan adalah mantan Presiden SBY.

"Kalau mau salahkan, ya silahkan @AgusYudhoyono salahkan @SBYudhoyono, karena UU BPJS lahir di rezim SBY bukan di rezim Jokowi. Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS. Mari kita lihat apa kritik Agus ke pemerintahan SBY," cuit Teddy dalam akun Twittter @TeddyGusnaidi.  

Sehingga, dia mempertanyakan kritik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap penaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Ya kalau anaknya @SBYudhoyono Gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II,  pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Karena yang naik itu iuran kelas I dan II.  Simpel toh..  @AgusYudhoyono." (X-15)

Baca Juga

BIRO SETPRES/MUCHLIS

Nilai Pancasila Menguatkan Bangsa di Tengah Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:12 WIB
Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja di dalam setiap kebijakan dan keputusan yang pemerintah...
ANTARA

Ketua KPK: Korupsi Mengkhianati Nilai-nilai Pancasila

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:03 WIB
"Berani korupsi sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila," kata Firli dalam...
MI/Akhmad Safuan

Pemda Diberi Ruang Tambahkan Aturan New Normal Bagi ASN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan keputusan tentang perubahan atas Kepmen Nomor 440 -830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya