Sabtu 16 Mei 2020, 14:45 WIB

​​​​​​​KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
​​​​​​​KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah

MI/PIUS ERLANGGA
Tidak updatenya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terkait pemberharuan DTSK itu sendiri.

 

DEPUTI Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menilai tidak updatenya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terkait pemberharuan DTSK itu sendiri.

"Kendala yang utama komitmen enggak ada, ini otonomi daerah dan pemerintah daerah kurang takut dengan Kementerian Sosial," ucap Pahala, dalam keterangab resmi, Jakarta, Sabtu, (16/5).

Ia juga menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri kurang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan data tersebut.

"Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga gak dorong pemda, tinggal aja DTKS di kemsos sehingga gak update," imbuhnya.

Sehingga, ia tak heran bila pada 2020 saat pembagian bansos untuk warga terdampak korona masih jauh dari sasaran.

"lah iya (tak heran), sudah gitu pemda teriak teriak DTKS yang enggak akurat," ucapnya.

Namun disisi lain, Pahala menyebutkan saat ditanya ihwal keakuratan pembaharuan data DTKS, Pemerintah daerah selalu beralasan bahwa kurangnya dana dan sumber daya manusia yang mengakibatkan pembaharuan DTKS terkendala.

"Alasan resmi nya dinas sosial tidak punya dana dan Sumber Daya Manusia untuk memetakan lapangan. Wong cuma updating ya, kok susah bgt. Dugaan lain kami pemda malu kalo orang terkategori miskin nambah," tuturnya.

Baca juga: KPK Periksa Dua Saksi Kasus Gratifikasi MA

Sebelumnya, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menilai, permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin terdampak virus korona (covid-19) terjadi dikarenakan kurangnya Koordinasi serta lalainya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Koordinasi di negeri kita itu memang penyakit, program koordinasi susahnya setengah mati, disuruh rapat  disuruh pemadanan data susah sekali," ucap Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, dalam diskusi daring, Jumat,(15/5) malam.

Ia menyebutkan, jika semua data itu solid dan dikoordinasikan dengan baik tidak perlu lagi membuat pendataan baru untuk penyeluran bansos covid-19. Yang akan berdampak kesemrawutan data.

Tidak hanya terkait koordinasi, Pahala juga menyebutka Pemda lalai dalam melakukan pembaharuan DTKS, dan dikatakanya pada 2018 hanya 286 Pemda yang melakukan update.

"Saya menggaris bawahi, pemerintah daerah itu lalai. Jadi itu harusnya DTKS diupdate oleh dinas sosial mulanya 1 tahun dua kali, tahun lalu dinaikin 1 tahun tiga kali, sekarang 1 tahun empat kali. Sepanjang 2018 hanya 286 pemda yang mengupdate sisanya tidak ada update apapun. Jadi orang miskinnya disitu aja terus, satu belum tentu ada NIKnya kedua belum tentu dia masih miskin, ini tugasnya Pemda," jelasnya. (A-2)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Belum Turun, Pilkada Desember Perlu Dikaji Ulang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 22:16 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan...
Ilustrasi

Kejagung Periksa 48 Saksi Kasus Hibah KONI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 21:43 WIB
Kejagung memeriksa 48 saksi dari unsur pejabat dan staf Koni pusat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya