Sabtu 16 Mei 2020, 06:10 WIB

Pemerintah Harus Perjelas Manajemen Krisis

Alw/X-3 | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Perjelas Manajemen Krisis

Antara/Hafidz Mubarak A
Pelang tanda check point pengawasan pelaksanaan PSBB ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis, 23 April 2020.

 

MASYARAKAT acap dibingungkan oleh perbedaan sikap sejumlah pejabat di pusat pada masa pandemi covid-19. Misalnya, soal wacana relaksasi di bidang ekonomi dan ibadah. Seharusnya, pemerintah punya kejelasan komando dan ketunggalan informasi. Selain itu, perjelas juga manajemen krisis penanganan pandemi.

Demikian benang merah diskusi membedah hasil survei daring oleh News Research Center (NRC) Media Group tentang kebijakan mudik, via Zoom, Kamis (14/5).

Salah satu narasumber yang hadir, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas, mengatakan manajemen krisis di masa pandemi ini perlu disampaikan ke publik agar publik paham langkah yang diambil pemerintah.

“Perlu ada road map jelas, dari masa pandemi, relaksasi, dan new normal. Sekarang kita di fase apa, apa indikator berpindah dari satu fase ke fase lainnya,” kata dia.

Abbas juga menyoroti kelonggaran di bidang transportasi dan keluar-masuk wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB ) yang berpotensi menyebarkan covid-19.

Dalam survei NRC, 157 tokoh publik yang menjadi responden memberi catatan penting. Misalnya, soal konsistensi pemerintah untuk membatasi warga mudik. Mereka yang kurang percaya atas kebijakan itu ada 54,78%, sementara yang tidak percaya 14,65%. Artinya, total ketidakpercayaan tokoh publik mencapai 69, 43%.

Dalam perspektif lain, Pakar Kebijakan Publik UI, Riant Nugroho, mengatakan arus pergerakan masyakarat di masa covid-19 ke kampung halaman lantaran tak ada lagi pekerjaan di kota menjadi momentum deurbanisasi. Namun, harus dipastikan pergerakan tersebut tidak menularkan covid-19.

“Daerah juga harus siap memberdayakan mereka yang pulang kampung,” ujarnya.

Kepala Litbang Media Indonesia Irwansyah menambahkan, seharusnya covid-19 jadi musuh bersama (common enemy).

Karena itu, segenap elemen bangsa, termasuk para pejabat, harus seiring sejalan. “Tak ada lagi stigma berdasarkan aliran politik. Para pejabat juga jangan cari panggung masing-masing.”

Dia juga mencermati belum adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani covid-19.

Ketiga narasumber mengapresiasi survei NRC. “Para tokoh publik ini memiliki tanggung jawab moral ketimbang survei yang sifatnya random. Temuan survei ini sangat berharga,” kata Riant. (Alw/X-3)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

KPK Sempat Buka Paksa Rumah Persembunyian Nurhadi

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:46 WIB
Sebab, kedatangan dan upaya persuasi tim penyidik KPK tidak dihiraukan Nurhadi beserta menantunya, yang juga menjadi tersangka kasus...
MI/Susanto

KPK Bakal Tindak Tegas Pihak yang Membantu Peresembunyian Nurhadi

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:40 WIB
Nurhadi sendiri merupakan tersangka yang diduga menerima suap atau gratifikasi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) selama...
Dok.Satgasops Nemangkawi

Penembak Karyawan Freeport Ditangkap

👤Media Indonesia 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:20 WIB
Penangkapan dilakukan personel gabungan Polda Papua dan Operasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya