Sabtu 16 Mei 2020, 04:00 WIB

Potongan Pesan di Tengah Wabah

Lely Arrianie Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta | Opini
Potongan Pesan di Tengah Wabah

Dok Pribadi
Lely Arrianie Dosen Komunikasi Politik Universitas Nasional Jakarta

SEBUAH tulisan kecil di media sosial, ‘Saya tidak pernah menyesal memilih bapak dua kali, tapi kali ini saya kecewa di tengah pandemi bapak menaikkan iuran BPJS lagi’. Itu pesan rakyat yang mungkin saja tidak akan pernah sampai ke Presiden Jokowi.

Meski pemerintah sudah menjawab soal kenaikan BPJS itu, seperti halnya banyak pesan Jokowi yang juga tak bisa lagi dimaknai rakyat lewat potongan yang berhamburan saat disampaikan kemarin, hari ini, atau besok lagi.

Pemerintah tampaknya selalu punya jawaban merespons pro-kontra yang ditimbulkan dalam tiap penyampaian pesan politik oleh Presiden Jokowi ataupun oleh para pembantunya. Polemik antara pulang kampung dan mudik, ketidaksamaan persepsi dalam menyikapi peraturan, termasuk soal PSBB, silang sengkarut penerimaan bantuan sosial, daftar penerima yang tidak valid, dll ialah bagian dari hilangnya makna pesan politik apa yang sebenarnya ingin disampaikan.

Alih-alih memantik sikap positif dan dukungan, pemerintah kekeh dengan argumentasinya. Masyarakat juga tidak mau kalah untuk menganggap bahwa tidak ada apa-apa atas isi pesan yang disampaikan pemerintah itu, kecuali malah membingungkan publik.


Mosaik pesan politik

Komunikasi politik ialah penyampaian pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sejumlah penerima pesan, yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Artinya, jika pemerintah selaku komunikator politik bisa mengagregasi kepentingan publik atas pesan politiknya, pemerintah bisa meminimalisasi pertentangan atas pesan politik yang disampaikannya.

Meminjam teori mosaik dari Mcluhan, medium is the message (medium adalah pesan itu sendiri). Pesan tentang pandemi covid-19, penanganan dan kematian akibat pandemi yang angkanya setiap saat disampaikan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada akhirnya menyisakan potongan pesan atau mosaik propaganda politik pemerintah untuk membuktikan ada ketegasan pemerintah, kekuat­an menjalankan kebijakan, serta memberikan efek ketakutan bagi siapa pun yang meng­anggap remeh covid-19.

Mosaik itu tidak menjamin mereka yang baru tahu tentang covid-19 akan melaksanakan sepenuhnya petunjuk tim, tapi mungkin akan takut terhadap dampak covid-19. Jika potongan pesan yang disampaikan pemerintah kita anggap sebagai potongan keramik kecil, yang satu demi satu akan bergabung atau digabung menjadi utuh, seharusnya tiap potongan itu mempunyai korelasi antara satu pesan dan pesan lainnya.


Konsistensi dan konsekuensi

Sejak kasus covid-19 meruak di Indonesia, pemerintah seperti belum menemukan pola komunikasi publik, pemerintahan, dan politik yang bisa dijadikan acuan bagi tiap jajar­an­nya untuk mengomuni­kasikan problem dan kehadiran virus ini.

Itu sebabnya pascadiumumkan dua pasien positif korona, bukan simpati dan empati yang diterima pasien, melainkan bullying yang menganggap virus itu sebagai aib.

Seperti terlambat menyikapinya, pemerintah juga mengalami gegar komunikasi politik. Padahal, informasi soal virus yang sampai hari ini tidak diketahui bentuknya itu pastilah sudah diketahui pemerintah. Paling tidak, untuk diantisipasi jika suatu saat sampai ke Indonesia. Jajaran kementerian terkait harusnya bergeming sejak awal. Mempersiapkan skenario untuk menahan, mengantisipasi, dan mengelolanya jika benar-benar sampai ke Indonesia.

Apa boleh buat, di tengah bullying terhadap penderita covid-19 yang pada akhirnya dinyatakan sembuh itu, justru pelan dan pasti hitungan penderitanya beranjak naik, pemerintah kelabakan.

Di antara kepanikan itu pemerintah berusaha tenang. RS dan sarana pengobatan baru disiapkan dengan harapan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, “Kita berharap agar RS ini tidak digunakan.“

Pesan itu juga ialah potongan yang berhamburan. Akhirnya, terbukti sia-sia, RS dan sarana perawatan pasien positif covid-19 itu semua terisi penuh. Apakah penuhnya isi RS itu juga dampak dari potongan pesan politik yang sia-sia, yang telah disampaikan pemerintah kepada publik?

Jawabannya bisa ya bisa tidak karena ada keterlambatan informasi atas potongan pesan sebelumnya yang dilemparkan ke publik oleh pemerintah. Pertama, soal penggunaan masker, bahwa kelangkaan masker di pasaran pascameruak­nya pandemi covid-19 memang ialah realitas sosial yang tidak bisa dimungkiri.

Lalu, muncul potongan pesan bahwa, “Yang menggunakan masker adalah yang sakit, bukan yang sehat”. Sementara itu, masyarakat tidak atau belum tahu apakah dia sakit atau sehat. Di ujung terbukti bahwa untuk yang positif korona atau covid-19 itu, tim percepatan penanganan covid-19 menyatakan bahwa ada orang tanpa gejala (OTG).

Demikian juga soal social distancing dan physical distancing. Imbauan itu terasa kembali menjadi potongan pesan yang sia-sia karena publik diimbau masih harus mengelola langkah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pemerintah belum punya sikap soal penanganan covid-19, yang berkaitan dengan masyarakat potensial tertular karena harus pergi dan memenuhi lapak-lapak publik yang tidak mungkin diatur jarak sosial dan fisiknya.

Pemerintah cenderung terlalu pelan dan lunak mengambil langkah dan kebijakan antara pesan yang satu dan pesan lainnya tidak nyambung. Tidak konsisten, baik isi pesannya maupun cara untuk melaksanakannya bagi publik.

Bisingnya komunikasi politik pemerintah menyikapi covid-19 membuat pengambilan keputusan untuk menanganinya juga tertunda. Potongan pesan yang telanjur di­pilah dan dipilih sendiri oleh masyarakat untuk dibuang ke tempat sampah. Maka, konsekuensinya pesan politik itu bagi publik tidak punya makna apa-apa meski pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan PSBB.

Pascaputusan pemerintah mengambil sikap PSBB, potongan pesan bergeser ke penerima yang lebih besar, yakni pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang persepsi­nya sama dalam menerima pesan pemerintah pusat, tapi ada yang tidak. Bahkan, ada pemerintah daerah yang berkonflik dengan pemerintah daerah lain berkaitan dengan persoalan bantuan sosial. Konsistensi pemerintah juga kembali diuji untuk membuat potongan pesan politiknya sekadar berhamburan menuju tempat sampah, berkaitan dengan istilah relaksasi PSBB.

Sekali lagi publik menunggu konsistensi itu. Karena publik sudah punya sikap sendiri, akan melaksana­kan isi pesan atau membuangnya ke tempat sampah. Yang jelas, kita semua, pemerintah dan masyarakat tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Maka, kita juga tidak pernah tahu akankah pemerintah mampu mengelola isu dan kebijakan penanganan covid-19 agar segera berakhir di Tanah Air kita ini? Wallahualam.
 

 

 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Pelembagaan Gotong Royong

👤Eva K Sundari Pendiri Kaukus Pancasila, Ketua DPP Alumni GMNI 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:35 WIB
VIRUS korona akan tetap bersama kita di masa kenormalan baru. Risiko kematiantetap harus kita hadapi sambil melanjutkan hidup yang tidak...
unair.ac.id

Kenormalan Baru Menakar Literasi Digital Siswa

👤Rahma Sugihartati Dosen Isu-Isu Masyarakat Digital Prodi S3 Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:30 WIB
KABAR bahwa sekolah bakal dibuka kembali pada Juli sudah dipastikan...
Dok. MI

Waktunya Alam Bertindak

👤Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan 🕔Jumat 05 Juni 2020, 05:15 WIB
Kesehatan manusia dan kesehatan planet bumi saling memiliki keterkaitan erat. Menyelamatkan bumi dari krisis iklim sama pentingnya dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya