Jumat 15 Mei 2020, 22:34 WIB

Perludem: Pemecatan Komisioner KPU Evi Ginting Cacat Hukum

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Perludem: Pemecatan Komisioner KPU Evi Ginting Cacat Hukum

Antara
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta , Rabu (26/2/2020).

 

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengeluarkan putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Ketetapan yang berujung pemecatan anggota KPU RI, Evi Novida Ginting. Namun, putusan itu dinilai cacat hukum.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut, putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikeluarkan dalam suatu rapat pleno yang hanya dihadiri oleh empat orang DKPP.

Baca juga:Satgas Lawan Covid-19 DPR Manfaatkan Jaringan Hingga Kelurahan

"DKPP juga memberikan pendirian sendiri terhadap substansi putusan MK Nomor 154-02- 20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang tidak terkait langsung dengan pertimbangan etik," kata Titi dalam diskusi virtual bertajuk Keadilan Bagi Penyelenggara Pemilu, Mengkaji Ulang Putusan DKPP No 317 Tahun 2020, Jumat (15/5).

Menurut dia, putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang melandasi putusan DKPP itu memang memiliki aspek perdebatan yang mestinya dibuat terang. Namun, KPU sebagai pelaksana pemilu diberi kewajiban untuk melaksanakan putusan MK sebagai mekanisme puncak keadilan pemilu terkait perselisihan hasil.

Ia menyarankan KPU perlu memperbaiki koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, terkait upaya membangun kesepahaman bersama dalam menafsirkan suatu pengaturan atau peristiwa hukum pemilu, tanpa harus mengganggu kewenangan dan kemandirian lembaga masing-masing.

Baca juga:Lebih Dari 9 Jam, Said Didu belum Tinggalkan Mabes Polri

Menurut dia, pemahaman yang jelas soal posisi dan fungsi setiap lembaga dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu adalah syarat mendasar untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. "KPU harus memperkuat tata kelola kolektif kolegial di internal kelembagaan KPU pada setiap tingkatannya, melalui fungsionalisasi rapat pleno dan koordinasi intensif antar divisi dan korwil," ujarnya. (Cah/A-3)

Baca Juga

BIRO SETPRES/MUCHLIS

Nilai Pancasila Menguatkan Bangsa di Tengah Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:12 WIB
Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja di dalam setiap kebijakan dan keputusan yang pemerintah...
ANTARA

Ketua KPK: Korupsi Mengkhianati Nilai-nilai Pancasila

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:03 WIB
"Berani korupsi sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila," kata Firli dalam...
MI/Akhmad Safuan

Pemda Diberi Ruang Tambahkan Aturan New Normal Bagi ASN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan keputusan tentang perubahan atas Kepmen Nomor 440 -830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya