Jumat 15 Mei 2020, 20:29 WIB

Mudik Lokal di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu Izin

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Mudik Lokal di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu Izin

MI/PIUS ERLANGGA
Titik pemeriksaan pelaksanaan PSBB di Jakarta

 

PEMPROV DKI Jakarta resmi melarang warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota melalui Peraturan Gubernur No 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan menelurkan pergub itu, warga Jakarta yang pergi keluar kota harus mengurus izin melalui situs corona.jakarta.go.id. Pun bagi warga luar Jakarta yang hendak berpergian ke Jakarta harus mengurus izin di situs itu.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi warga ber-KTP Jabodetabek maupun orang asing yang memiliki izin tinggal sementara di Jabodetabek. Warga tersebut bebas masuk dan bermobilitas di dalam area Jabodetabek.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan warga yang hendak berpergian ke luar Jabodetabek adalah warga dengan syarat tertentu yang harus memperoleh izin dan mengurusnya secara daring. Nantinya warga akan mendapat surat disertai dengan kode barcode.

"Pengecekan izin dikerjakan secara sistem. Karena itulah pengendaliannya lewat sistem yang bersangkutan dapat surat, ada QR code. Petugas tinggal memindai, tinggal pastikan informasinya benar," ungkap Anies di Balai Kota, Jumat (15/5).

Baca juga: Anies Larang Warga Berpergian Dari dan Ke Jakarta

Warga yang diperbolehkan untuk pergi keluar Jakarta serta sebaliknya dari luar Jakarta ke Jakarta yakni warga yang bekerja di 11 sektor yang dikecualikan.

Aturan mengenai 11 sektor usaha yang dikecualikan ini ada dalam Peraturan Gubernur No 33 tahun 2020 tentang Pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Pencegahan Penularan Covid-19 yakni kesehatan, energi, pangan/minuman, logistik, konstruksi, perhotelan, keuangan, jasa layanan publik dan utilitas, industri strategis, komunikasi dan teknologi informasi, dan kebutuhan sehari-hari

Selain itu ada pula kelompok tertentu yang diperolehkan berpergian keluar kota yakni pejabat lembaga negara, anggota organisasi internasional, ambulans, pemadam kebakaran, mobil jenazah, petugas penanganan covid-19, angkutan barang yang tidak membawa penumpang, Polri, TNI, mobil membawa obat dan alat kesehatan.

"Bagi mereka yang punya tugas di dalam sektor mendasar dapat izin, bagi yang tidak, tidak perlu (mengurus izin) karena tidak akan dapat izin," ungkap Anies. (OL-4)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:10 WIB
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho berpendapat selama masa transisi PSBB, kebijakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)...
Ant/Dhemas Reviyanto

72 Pendatang Tanpa SIKM DKI Dikarantina di GOR Pulogadung

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:35 WIB
SEBANYAK 72 orang pendatang tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terjaring di check point perbatasan wilayah Ibu Kota. Mereka...
Dok MI

Ombudsman Nilai Dinas Sosial Slow Response soal Bansos

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:20 WIB
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya