Jumat 15 Mei 2020, 20:04 WIB

Masalah Ekonomi, Penyebab Meningkatnya KDRT di Masa Pandemi

Atalya Puspa | Humaniora
Masalah Ekonomi, Penyebab Meningkatnya KDRT di Masa Pandemi

Ilustrasi
KDRT

 

KEKERASAN  dalam rumah tangga, termasuk perceraian, di banyak negara meningkat pada masa pandemi. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Siti Mazuma menilai, tingginya kasus KDRT di masa pandemi covid-19 bermula dari kondisi ekonomi yang semakin sulit.

"Covid-19, kebijakan WFH, dan PSBB membuat kondisi ekonomi semakim susah, sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga, dalam relasi yang tidak setara menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi sasaran kemarahan," kata Mazuma, Jumat (15/5).

Perempuan yang akrab disapa Zuma ini menyatakan, budaya budaya patriarki yang mengakar di Indonesia menjadikan perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga, pangan dan kesehatan.

"Jadi kalo perempuan tidak cakap mengurus rumah tangga akan rentan mengalami KDRT," lanjutnya.

Lebih jauh lagi, layanan bantuan hukum maupun layanan pendampingan korban kini menerapkan sistem WFH. Sehingga, korban harus mengakses layanan secara daring dan tidak bisa melakukan konsultasi secara tatap muka.

Baca juga :Wapres Minta Tetap Produktif Bekerja di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penanganan covid-19 yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender serta memperhatikan kelompok rentan.

"Penerapan kebijakan Physical Distancing harus disertai dengan sosialisasi dan peningkatan kesadaran baik di media cetak maupun elektronik agar sampai ke setiap keluarga di Indonesia tentang pentingnya berbagi peran dalam rumah tangga dan pencegahan terjadinya kekerasan," bebernya.

Selain itu, pihakmya juga mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

"Segera merevisi UU ITE yang banyak memakan korban dan sering digunakan pelaku dalam upaya pembungkaman terhadap korban," imbuh Zuma.

Terakhir, pemerintah juga hsrus memberlakukan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah diakses oleh korban," tandasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

​​​​​​​Warga yang Belum Pernah Menerima Bantuan Jadi Prioritas

👤Gana Buana 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:27 WIB
Warga yang belum pernah bantuan dari manapun diprioritaskan. Mekanisme tersebut ditempuh melalui musyawarah...
Medcom.id

Pemerintah Terus Berupaya Capai 10 Ribu Tes Spesimen per Hari

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 01 Juni 2020, 09:19 WIB
Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, pada Minggu (31/5), jumlah spesimen yang diperiksa...
MI/BARRY FATHAHILLAH

Kemenkes Sebut Kasus DBD Melandai

👤Atalya Puspa 🕔Senin 01 Juni 2020, 08:57 WIB
Meskipun kini kasus DBD terkendali, Kemenkes tetap mendorong masyarakat agar melakukan pemberantasan sarang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya