Jumat 15 Mei 2020, 19:33 WIB

Covid 19, Satwa di Lembaga Konservasi Tetap Diperhatikan

Ihfa Firdausya | Humaniora
Covid 19, Satwa di Lembaga Konservasi Tetap Diperhatikan

Antara
Lembaga konservasi tetap perhatikan hewan

 

PERHIMPUNAN Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) memastikan satwa di lembaga konservasi (LK) tetap dipelihara meskipun telah ditutup untuk menghindari penyebaran virus covid-19 di tempat keramaian. Pemberian pakan dan pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan untuk menjamin kesejahteraan satwa di lembaga konservasi.

Ketua Umum PKBSI Rahmat Shah menyatakan, dukungannya terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19 termasuk di LK. Oleh karena itu, seluruh LK di Indonesia telah menutup kegiatan operasionalnya sejak Maret 2020.

"Penutupan ini jelas berdampak bagi pengelola LK. Apalagi selama ini LK mengandalkan biaya pengelolaan satwa dan karyawan dari tiket masuk pengunjung," katanya dalam keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat (15/5).

Rahmat berharap pandemi covid-19 tidak berkepanjangan. Pasalnya, sebagian LK hanya mampu bertahan hingga bulan Juli 2020.

"Namun selama penutupan, keeper satwa masih tetap bekerja seperti biasa merawat satwa. Begitu pula dokter hewan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan satwa untuk menjamin kesejahteraannya," jelasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran dan bahan baku pakan, Rahmat mengatakan bahwa saat ini telah diterapkan Metoda Allometric Scalling dalam pemberian pakan dengan menghitung kebutuhan nutrisi setiap individu satwa. Beberapa pakan diganti jenisnya dengan nutrisi yang tetap sama.

Sebelumnya, penutupan seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia bagi pengunjung sehubungan PSBB telah memunculkan isu satwa kelaparan akibat kehabisan pakan dampak tidak adanya pemasukan di LK.

"Faktanya, meksipun telah ditutup pemeliharaan terhadap satwa di LK tetap dilakukan. Mulai dari pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan hingga menjaga kebersihan lingkungannya," ungkap Rahmat.

Dia menyatakan setiap LK senantiasa berkomitmen dan memiliki tanggung jawab yang besar. Apalagi, katanya, LK anggota PKBSI banyak menerima titipan satwa dilindungi.

"Seperti jenis burung kakatua, buaya, kura-kura serta berbagai jenis satwa lainnya. Ada yang jumlahnya beberapa ekor, ada pula yang hingga puluhan. Bahkan untuk jenis satwa tertentu, bisa mencapai ratusan hingga ribuan jumlahnya," jelasnya.

Untuk itu, Rahmat masih sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu LK.

Baca juga :Pemerintah Didesak Selidiki Penumpukan Penumpang di Bandara

Selain itu, dia juga berinisiatif mengajak masyarakat luas untuk ikut peduli satwa di LK dengan membantu program donasi “Food for Animal". Seluruh hasilnya akan disalurkan kepada LK yang benar-benar membutuhkan pembiayaan pakan satwa dan obat obatan selama masa pandemi covid-19 ini.

“Tentu kami akan mempertanggungjawabkan seluruh donasi masyarakat secara transparan. Termasuk menyeleksi LK yang sangat membutuhkan bantuan, baik selama masa pandemi maupun masa recovery pasca pandemi ini,” katanya.

Direktur Jenderal KSDAE KLHK Wiratno mengatakan bahwa Lembaga Konservasi umum di Indonesia seperti Kebun Binatang, Taman Satwa, dan Taman Safari yang telah mendapatkan izin pemerintah cq KLHK sebanyak 81 unit. Pengelolanya mulai dari badan usaha milik Pemerintah Daerah maupun BUMS.

"Dengan jumlah koleksi satwa lebih dari 66.845 individu baik karnivora, herbivora, burung dan ikan, penutupan LK mempengaruhi operasional dalam mencukupi kebutuhan pakan dan obat obatan," katanya.

Untuk membantu mereka, KLHK telah mengalokasikan pakan dan obat obatan bagi LK yang membutuhkan. Tidak hanya dukungan pakan dan obat obatan, KLHK juga memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan.

Antara lain Surat Menteri LHK ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Relaksasi Kebijakan Ekonomi Sektor Kehutanan; Surat Menteri LHK ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Relaksasi Pajak bagi Lembaga Konservasi; Surat Menteri LHK ke Menteri Keuangan tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi Lembaga Konservasi; Surat Menteri LHK ke Menteri Dalam Negeri tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi Lembaga Konservasi; dan Surat Direktur Jenderal KSDAE ke Korlantas POLRI dan Dirjen Perhubungan Darat tentang Permohonan Pengecualian Transportasi Penyediaan Pakan Satwa di Kebun Binatang.

"Kami menegaskan tidak ada LK yang mengorbankan satwa koleksinya untuk dijadikan pakan satwa lain. Pada dasarnya satwa yang ada di LK merupakan satwa milik Negara. Dengan demikian, apabila akan dilakukan pemindahan ataupun pengurangan satwa untuk kebutuhan pakan satwa lain harus seizin kami dan mengikuti proses ketentuan regulasi yang berlaku," pungkasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Indrastuti

Ini Kata Pakar Tentang Impostor Syndrome

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 18:25 WIB
Impostor syndrome merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu menerima dan menginternalisasi keberhasilan yang...
ANTARA/NOVA WAHYUDI

Sehatkan BPJS Kesehatan dengan Farmakoekonomi

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 18:10 WIB
Dalam farmakoekonomi, evaluasi ekonomi diterapkan untuk memberikan pelayanan maksimal namun dengan pengeluaran...
MI/Francisco Carolio Hutama

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Hingga Tingkat Petani

👤Lina Herlina 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 17:45 WIB
Syahrul juga menegaskan, jika kebutuhan pupuk 3 bulan terakhir selama 2020 ini harus semua...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya