Jumat 15 Mei 2020, 17:32 WIB

Said Didu Mengaku tidak Berniat Menghindari Pemeriksaan

Yona Hukmana | Politik dan Hukum
Said Didu Mengaku tidak Berniat Menghindari Pemeriksaan

Antara
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu

 

MANTAN Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu akhirnya memenuhi panggilan polisi. Dia hadir setelah penyidik melayangkan surat panggilan kedua.

"Saya secara pribadi tak ada niat untuk menghindar dari pemeriksaan," kata Said di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (15/5).

Baca juga: Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melayangkan surat panggilan pertama pada Senin (4/5). Said tidak hadir dengan alasan mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Ini 4 Poin Klarifikasi Said Didu ke Luhut. Tidak Ada Minta Maaf

Kemudian, pada panggilan kedua Senin (11/5), Said kembali absen dan meminta penyidik memeriksa di kediamannya. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi penyidik. Said akhirnya memenuhi panggilan sebelum penyidik melayangkan surat panggilan ketiga.

"Tadi saya menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui penyidik. Masih pertanyaan-pertanyaan ringan," ujar Said saat ke luar dari ruang pemeriksaan. Said diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut melaporkan Said ke polisi pada Rabu, 8 April 2020. Laporan Luhut terdaftar dengan nomor LP:B/0187/IV/2020/Bareskrim.

Baca juga: Said Didu Tunjuk Letkol (Purn) Hadapi Luhut, Denny: Kebayang Gak?

Said diduga menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan dengan Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (X-15)

 

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Mantan Direktur PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:27 WIB
Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara, karena terbukti menerima...
MI/M Irfan

DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta Kerja

👤Henri Siagian 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:07 WIB
Menurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang...
Antara

Menko Ungkap PSBB tidak Dicabut sampai WHO Cabut Status Pandemi

👤Usman Kansong 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:56 WIB
New normal, kata Airlangga, bukanlah pencabutan PSBB melainkan adaptasi. "Itu namanya adaptasi. Tidak ada cabut-mencabut,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya