Jumat 15 Mei 2020, 09:17 WIB

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Istimewa/DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

 

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini dikaji lebih mendalam. Terlebih, saat ini masyarakat sedang kesusahan akibat dari sebaran virus Corona (Covid-19).

"Walaupun asumsinya masyarakat kelas 1 dan 2 adalah masyarakat yang mampu, tapi dengan adanya pandemi ini, banyak masyarakat miskin baru. Dalam artian sebelumnya mampu, karena Covid-19, kehilangan pekerjaan dan sebagainya sehingga mereka jadi susah, dan layak jadi masyarakat BPJS kelas 3," ungkapnya, baru-baru ini.

Politikus Fraksi PKB ini pun meminta pemerintah tidak egois. Pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi psikologi masyarakat yang masih berjibaku dengan Covid-19 dan tertekan sangat lama di rumah bahkan tertunda untuk pulang kampung saat Idul Fitri. Pemerintah, menurutnya hanya menambah masalah masyarakat dengan kebijakan BPJS Kesehatan yang tidak konsisten.

"Ini membingungkan dan bikin resah masyarakat. Ayo presiden jangan main-main hati rakyat," tegas Ninik seraya menyebut keluarnya Perpres ini rakyat seperti diombang-ambingkan tanpa adanya kepastian.

Ninik meminta Presiden Joko Widodo mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan rakyat. Sehingga, rakyat percaya Presiden dan seluruh jajarannya sanggup untuk melindungi rakyatnya yang saat ini sedang mengalami musibah pandemi Covid-19 ini. (OL-09)

Baca Juga

Ilustrasi

Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris dan Bahan Peledak

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:40 WIB
Densus 88 bersama Tim Gabungan Resmob dan Datasemen Khusus Antiteror Polda Kalbar mengamankan terduga teroris berinisial AR (21) beserta...
Ilustrasi

Pemerintah Keluarkan Kebijakan Sistem Kerja ASN Selama New Normal

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:21 WIB
Sistem itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja...
Frederic J. BROWN / AFP

NU: Mencuatnya Rasisme Momentum Evaluasi Demokrasi Ala Amerika

👤Akhmad Mustain 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:06 WIB
Keadilan, persamaan hak, pemerataan, dan perlakuan tanpa diskriminasi terhadap seluruh kelompok masyarakat merupakan nilai-nilai demokrasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya