Jumat 15 Mei 2020, 09:15 WIB

​​​​​​​Senat AS Setujui RUU Uighur untuk Sanksi Tiongkok

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
​​​​​​​Senat AS Setujui RUU Uighur untuk Sanksi Tiongkok

AFP/GREG BAKER
Sebuah fasilitas yang diyakini sebagai kamp di mana sebagian besar etnis minoritas Muslim Uighur ditahan, di Utara Akto, Xinjang, Tiongkok

 

SENAT Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU), Kamis (14/5), yang memerintahkan Presiden Donald Trump untuk memberikan sanksi kepada para pejabat di Tiongkok atas perlakuan negara itu terhadap komunitas Uighur di wilayah barat laut Xinjiang.

"Beberapa saat yang lalu, kami meloloskan RUU hak asasi manusia Uighur di Senat yang menunutut Partai Komunis Tiongkok bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tidak masuk akal," kata Senator Paratai Republik Marco Rubio, yang mensponsori legislasi.

RUU itu sedang dalam diajukan ke DPR, yang menurut Rubio diloloskan secepatnya besok. Setelah disetujui oleh anggota parlemen di DPR, legislasi menuju meja presiden untuk ditandatangani atau diveto oleh Trump.

Menurut legislasi tersebut, Trump akan melaporkan kepada Kongres daftar pejabat senior pemerintah Tiongkok yang terlibat atau bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan Departemen Luar Negeri akan melaporkan kepada Kongres tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, termasuk orang-orang yang ditahan dalam kamp kerja paksa.

Baca juga: AS Tuding Beijing Mencoba Curi Vaksin Covid-19

Wilayah Xinjiang Tiongkok adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang etnis Uighur. Kelompok muslim, yang membentuk sekitar 45% dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi.

Sekitar satu juta populasi Uighur di Xinjiang telah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang politik, menurut pejabat AS dan para pakar PBB.

Dalam sebuah laporan September lalu, Human Rights Watch (HRW) menuduh pemerintah Tiongkok melakukan kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Menurut laporan setebal 117 halaman, pemerintah Tiongkok melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan penganiayaan massal terhadap warga Uighur di wilayah tersebut.

Sebelumnya para pakar hak asasi manusia (HAM) independen PBB menyatakan keprihatinan atas penahanan tanpa komunikasi mantan Presiden Universitas Xinjiang, Tashpolat Tiyip, akademisi muslim Uighur, yang dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati.

Para pakar PBB dan lainnya telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang situasi tahanan lainnya, yang tampaknya sebagian besar adalah anggota komunitas Uighur dan ditahan tanpa atau dengan tuduhan yang tidak diketahui di sejumlah fasilitas di Xinjiang. (AA/UN News/A-2)

Baca Juga

MI/ Ramdani

Perawat Indonesia Wafat di Kuwait akibat Korona

👤Rudy Polycarpus 🕔Senin 25 Mei 2020, 23:00 WIB
"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas kematian salah satu frontliners perawat Indonesia. Beliau juga aktif dalam...
AFP

Juli, Spanyol Izinkan Turis Asing Masuk

👤Ant 🕔Senin 25 Mei 2020, 20:01 WIB
Pemerintah  berencana mencabut aturan wajib karantina 14 hari bagi pendatang dari luar negeri dalam beberapa pekan ke...
INSTAGRAM/kbridsm

Berbagi Keceriaan Idulfitri untuk WNI di Tanzania

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 14:00 WIB
Duta Besar RI Dar es Salaam Prof. Dr. Ratlan Pardede berharap Idulfitri tahun ini tidak kehilangan makna karena keterbatasan yang ada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya