Jumat 15 Mei 2020, 08:51 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Cederai Kemanusiaan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Cederai Kemanusiaan

Istimewa/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan menanggapi kebijakan Pemerintah terkait kenaikan premi BPJS Kesehatan yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Perpres tersebut memutuskan iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 yakni sebesar Rp100.000, dan kelas 3, iuran yang ditetapkan sebesar Rp42.000. Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp160.000 kelas I, kelas II sebesar Rp110.000, dan Rp51.000 kelas III.

Menurut Netty, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini telah mencederai kemanusiaan. Dia menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan dan empati tehadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat Covid-19. "Maka kebijakan kenaikan ini sangat mencederai kemanusiaan," ujarnya dalam pers, Kamis (14/5).

Politikus Fraksi PKS ini beranggapan, Pemerintah telah memberikan kado buruk dan pil pahit bagi masyarakat di momen lebaran ini. Rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung sendiri tanpa ada tanggung jawab dari penyelenggaran negara.

"Terlebih lagi rakyat masih dibebani dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga BBM yangg tak kunjung turun padahal harga minyak dunia telah turun, akibatnya daya beli masyarakat yang semakin menurun," ujarnya.

"Kebijakan kenaikan ini semakin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar," keluh Netty.

Netty mendesak, seharusnya pemerintah fokus dalam penanganan kesehatan terhadap Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan. Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan.

Dia pun mendorong agar, kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok kelas 3 PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran mengingat carut marutnya persoalan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Apalagi jumlah peserta kelas 3 ini paling banyak dari kelas lainnya setelah terjadi migrasi dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3 yang diakibatkan kenaikan premi Perpres 75/2019. Menurut Netty, seharusnya Pemerintah melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 ini, secara sungguh-sungguh karena putusan ini mengikat.

"Jangan malah bermain-main dan mengakali serta mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh sebagai institusi yang baik dan taat hukum, jangan malah sebaliknya," ungkap Netty. (OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Tmur Tersangka Suap

👤Ant 🕔Jumat 03 Juli 2020, 22:28 WIB
KPK menduga pasangan tersebut  menerima uang suap pekerjaan insfrastruktur di Kutai...
Antara

Indef Bilang Tidak Masalah DPR Minta CSR ke BUMN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Juli 2020, 21:44 WIB
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Komisi VII

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya