Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

Kuasa Hukum Yakin Kasus Anas Politis

Kuasa Hukum Yakin Kasus Anas Politis

MI/PANCA SYURKANI

 
MAJELIS hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan memotong masa hukuman Anas Urbaningrum dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Kuasa hukum Anas yakin keputusan itu karena majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ragu terhadap kasus yang menyangkut kliennya. "Sisi lain kita berharap bahwa ada harapan besar kalau kita membaca dan melihat putusan itu ada pengurangan hukuman kemungkinan ada keraguan pada majelis tentang kasus Mas Anas," kata kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, di Gedung KPK, kemarin.

Seperti diberitakan, majelis hakim PN DKI Jakarta yang diketuai Haswandi pada 24 September 2014 menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada Anas Urbaningrum. Waktu itu, Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu menilai Anas Urbaningrum memiliki pengaruh besar mengatur sejumlah proyek ketika menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Terkait hal tersebut dan pengurangan masa hukuman Anas, Firman mengatakan pihaknya bakal mencermati putusan hakim PT DKI Jakarta tersebut. Tuduhan paling utama, kata dia, soal pencalonan Anas menjadi presiden akan semakin terlihat dalam putusan.

Bila itu tidak terlihat, dia yakin dakwaan kepada kliennya semakin bersifat politis. "Bisa saja pertimbangan hakim menolak atau membatalkan dakwaannya," ujar Firman seperti yang disampaikan kepada Metrotv News. Sebelumnya pihak KPK menegaskan akan mengajukan kasasi terhadap putusan PT tersebut. Dalam menanggapi itu, Firman mengatakan pihaknya juga bakal mengajukan kasasi. "Kalau ada pengurangan kan berarti menga-bulkan, setuju dengan permohonan banding. Bisa saja kita mengajukan kasasi, tapi belum kita baca atau lihat putusannya. Yang penting jangan ada judicial game," pungkas dia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More