Kamis 14 Mei 2020, 13:34 WIB

Iuran Peserta BPJS Tetap Naik, Pemerintah: Kami Hormati MA

M. Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora
Iuran Peserta BPJS Tetap Naik, Pemerintah: Kami Hormati MA

ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Pegawai BPJS melayani sejumlah warga di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Medan, Sumatera Utara, hari ini.

 

PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 84/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan kedua tersebut dilakukan setelah Peraturan Presiden 75/2019 tentang Perubahan Perpres 84/2019 dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam Perpres 64/2020 terdapat poin penaikan tarif iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak jauh berbeda dari penaikkan tarif iuran pada Perpres 75/2019 yang dibatalkan oleh MA.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, diterbitkannya Perpres 64/2020 telah mempertimbangkan dan menghormati putusan MA tersebut.

"Penetapan dari Perpres baru tahun 2020 ini sangat mempertimbangkan atas keputusan Mahkamah Agung dan pemerintah sangat memahami serta menghormati dari pada putusan itu," tuturnya dalam konferensi virtual, Kamis (14/5).

Askolani menambahkan, penerbitan Perpres sejatinya sejalan dengan agenda reformasi bidang kesehatan yang akan dijalankan pemerintah. Adanya penyesuaian tarif iuran merupakan langkah yang diambil guna menjaga keberlanjutan program dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

"Maka revisi dari Perpres ini sangat dibutuhkan. Untuk memberikan kepastian kepada pengelolaan kesehatan JKN ke depan," jelasnya.

Penaikan tarif iuran peserta BPJS juga sebetulnya merujuk pada amanat UU yang mengharuskan pemerintah mengevaluasi besaran tarif iuran setidaknya 2 tahun sekali. Dasar penghitungan untuk memutuskan naik atau tidaknya tarif iuran ialah penghitungan aktuaria dan kemampuan membayar peserta.

Lebih jauh Askolani menyampaikan, ke depan, keikutsertaan masyarakat untuk program JKN dilakukan hanya satu pintu, melalui pemerintah pusat.

"Untuk ke depan keikutsertaan masyarakat pada program JKN menjadi satu pintu melalui pemerintah pusat. Jadi meski pemda mengusulkan, nanti akan dikoordinasikan oleh pusat untuk meyakinkan agar pelayanan BPJS maupun rumah sakit betul-betul seimbang dan konsisten," pungkas Askolani.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mengungkapkan, Perpres 64/2020 merupakan jawaban dari poin-poin pertimbangan MA kala memutuskan membatalkan Perpres 75/2019.

"Putusan MA sendiri, dalam pertimbangan-pertimbangannya lebih menekankan kepada untuk kita memperbaiki ekosistem dari JKN. Dan Perpress ini sebenarnya menjawab itu, menjawab bahwa kita juga ingin memperbaiki ekosistem dari JKN," tutur Kunta.

Perpres 64/2020, imbuh dia, mulai berlaku pada Juli 2020. Namun ia menegaskan, bila dibandingkan dengan Perpres 75/2019 yang dibatalkan MA, maka dalam Perpres 64/2020 tidak ada penaikan tarif iuran.

Sebab, sebelumnya pada Perpres 75/2019 iuran peserta kelas I Rp160.000, kelas II Rp110.000 dan kelas III Rp42.000. Sedangkan dalam Perpres 64/2020 iuran peserta kelas I Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000. (OL-4)

Baca Juga

MI/Dwi Apriani

Masyarakat Punya Andil Besar Putus Rantai Penyebaran Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 25 Mei 2020, 22:15 WIB
“Masyarakat sangat memegang peran penting dan menjadi kunci keberhasilan dari upaya memutus penyebaran Covid-19 di Tanah...
Antara

Pemerintah Terbitkan Aturan New Normal untuk Perusahaan

👤Rudy Polycarpus 🕔Senin 25 Mei 2020, 22:04 WIB
Pemerintah menyebut dalam situasi pandemi korona, roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah...
Ilustrasi

Tagar #BersiapMenujuNewNormal Warnai Jagat Maya Malam ini

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 21:53 WIB
Tanda pagar #BersiapMenujuNewNormal pun mulai mengudara dijagat maya malam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya