Kamis 14 Mei 2020, 09:45 WIB

Tidak Perlu Takut TNI Ikut Atasi Terorisme

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tidak Perlu Takut TNI Ikut Atasi Terorisme

ANTARA/Makna Zaezar
Prajurit TNI AD berbaris saat mengikuti apel gabungan persiapan penerapan PSBB di Jalan Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

 

KETAKUTAN beberapa pihak atas draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI menangani terorisme sangat berlebihan. Pasalnya, pengawasan berlapis dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM.

"Penolakan koalisi masyarakat sipil atas draf Perpres terkait pelibatan TNI menangani terorisme kurang tepat dan menggambarkan kekhawatiran yang berlebihan," kata Guru besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi kepada Media Indonesia, Kamis (14/5).

Alasannya, kata dia, ketentuan itu sebagai bagian dari kesepakatan politik dalam UU No 5 tahun 2018 tentang Antiteror.

Kemudian keterlibatan TNI dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme secara eksplisit ditegaskan dalam pasal khusus yakni Pasal 43I serta diuraikan dalam draf Perpres tersebut.

Baca juga: Napi Asimilasi Berulah, Polri Koordinasi dengan Kemenkumham

Dalam rancangan Perpres tersebut juga secara gamblang dan normatif disajikan terkait batasan dan kewenangan TNI dan itu setarikan nafas dengan UU No 5 tahun 2018 tentang Antiteror.

Kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dari TNI terkait peran dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme adalah bagian yang harus dipahami dan dijadikan penekanan pentingnya pengawasan dari masyarakat sipil.

Sebagaimana diketahui, domain utama dalam UU Antiteror adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya institusi Polri dan BNPT ada dalam pengawasan Komisi III.

Sedangkan TNI juga menjalankan peran lainnya dalam bentuk operasi militer selain perang (OMSP) dalam pemberantasan terorisme, yang mana mitra TNI di DPR adalah Komisi I.

Keterlibatan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme ini dapat dilihat dalam tiga perspektif.

"Pertama, sebagai bagian dari realitas keamanan pascaperang dingin. Kedua, menjadi bagian dari efek gentar bagi pelaku teror dan kelompok radikal karena tidak bisa lagi membenturkan institusi militer dan kepolisian terkait dengan peran dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme," urainya.

Terakhir, lanjut Muradi, dalam draft Perpres tersebut juga telah ditegaskan terkait batasan keterlibatan TNI.

"Dengan penegasan adanya tim pengawas yang berlapis, saya kira draft tersebut laik untuk dipertimbangkan untuk disetujui menjadi Perpres agar dapat menjadi landasan operasional TNI terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

Ist/DPR

Berbagi Pengalaman Menghadapi Covid-19 dengan Beberapa Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:02 WIB
Adalah 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang...
Antara/Septianda Perdana

KSP Minta Tokoh Masyarakat Ikut Kampanyekan Protokol Kesehatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 05 Juni 2020, 20:14 WIB
Moeldoko menyebut protokol kesehatan pada masa kenormalan baru harus menjadi pola hidup baru di...
Ilustrasi

Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris dan Bahan Peledak

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:40 WIB
Densus 88 bersama Tim Gabungan Resmob dan Datasemen Khusus Antiteror Polda Kalbar mengamankan terduga teroris berinisial AR (21) beserta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya