Kamis 14 Mei 2020, 07:20 WIB

Penutupan Golden Crown Sesuai Aturan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Penutupan Golden Crown Sesuai Aturan

Dok. BNN
Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari (kanan) memantau langsung pemeriksaan urine para pengunjung Diskotek Golden Crown.

 

MANAJEMEN tempat hiburan Golden Crown, PT Mahkota Aman Sentosa, menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

Gugatan itu dilayangkan atas pencabutan izin usaha perusahaan yang dilakukan pada 7 Februari lalu karena ditemukannya 108 pengunjung yang menggunakan narkoba di diskotek tersebut berdasarkan razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menegaskan bahwa hak semua orang untuk melakukan gugatan. “Ya, itu hak yang bersangkutan untuk menggugat. Kami tentunya melaksanakan proses pencabutan TDUP berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,” kata Cucu di Jakarta, kemarin.

Dalam proses pemeriksaannya, Dinas Parekraf DKI Jakarta berkesimpulan ada pembiaran yang dilakukan manajemen terhadap pengunjung yang menggunakan narkoba. Kemudian, Dinas Parekraf pun mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin TDUP ke Dinas PMPTSP DKI.

Pencabutan izin TDUP Golden Crown telah melalui hasil pemeriksaan setelah razia. Setiap usaha pariwisata di Jakarta wajib untuk melaporkan setiap adanya transaksi/penggunaan narkoba di tempat usahanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Dalam Pasal 54 ayat 1 berbunyi, setiap usaha pariwisata yang terbukti tidak melakukan tindakan dalam Pasal 38 ayat 2 berdasarkan hasil temuan maupun yang bersumber dari media massa atau pengaduan dari masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya pemakaian, peredaran, penjualan narkoba di tempat usaha tersebut, pencabutan TDUP manajemen akan dilakukan tanpa teguran tertulis 1 sampai 3, dan penghentian kegiatan usaha sementara.

Namun, PT MAS dalam gugatannya ke PTUN meminta Pemprov DKI segera mencabut Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 19/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Sentosa Aman tertanggal 7 Februari 2020. Alasannya, pengunjung memakai dan mendapatkan ekstasi bukan di diskotek, melainkan pengunjung yang datang ke diskotek sudah memakai ekstasi. (Put/J-1)

Baca Juga

ANTARA/Risky Andrianto

8 Juni, Nikita Mirzani Hadapi Tuntutan Kasus Dugaan Penganiayaan

👤Astri Novaria 🕔Jumat 29 Mei 2020, 00:24 WIB
Dalam persidangan tersebut, Nikita membeberkan fakta mengapa penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo...
ANTARA

Satu Orang Penyebar Video Porno Mirip Syahrini Masih Dikejar

👤Astri Novaria 🕔Jumat 29 Mei 2020, 00:14 WIB
Atas dasar laporan tersebut penyidik Subdit Siber Polda Metro Jaya berhasil melacak pemilik akun Instagram tersebut yang berinisial M dan...
ANTARA/Fauzi Lamboka

Tabrakan dengan Trans-Jakarta, Sopir Bajaj Jadi Tersangka

👤Astri Novaria 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:42 WIB
Bus Trans-Jakarta melalui jalan utama dari halte ke arah Bintang Mas. Sementara, jalan yang dilalui pengemudi bajaj itu bukan jalan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya