Kamis 14 Mei 2020, 07:20 WIB

Penutupan Golden Crown Sesuai Aturan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Penutupan Golden Crown Sesuai Aturan

Dok. BNN
Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari (kanan) memantau langsung pemeriksaan urine para pengunjung Diskotek Golden Crown.

 

MANAJEMEN tempat hiburan Golden Crown, PT Mahkota Aman Sentosa, menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

Gugatan itu dilayangkan atas pencabutan izin usaha perusahaan yang dilakukan pada 7 Februari lalu karena ditemukannya 108 pengunjung yang menggunakan narkoba di diskotek tersebut berdasarkan razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menegaskan bahwa hak semua orang untuk melakukan gugatan. “Ya, itu hak yang bersangkutan untuk menggugat. Kami tentunya melaksanakan proses pencabutan TDUP berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,” kata Cucu di Jakarta, kemarin.

Dalam proses pemeriksaannya, Dinas Parekraf DKI Jakarta berkesimpulan ada pembiaran yang dilakukan manajemen terhadap pengunjung yang menggunakan narkoba. Kemudian, Dinas Parekraf pun mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin TDUP ke Dinas PMPTSP DKI.

Pencabutan izin TDUP Golden Crown telah melalui hasil pemeriksaan setelah razia. Setiap usaha pariwisata di Jakarta wajib untuk melaporkan setiap adanya transaksi/penggunaan narkoba di tempat usahanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Dalam Pasal 54 ayat 1 berbunyi, setiap usaha pariwisata yang terbukti tidak melakukan tindakan dalam Pasal 38 ayat 2 berdasarkan hasil temuan maupun yang bersumber dari media massa atau pengaduan dari masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya pemakaian, peredaran, penjualan narkoba di tempat usaha tersebut, pencabutan TDUP manajemen akan dilakukan tanpa teguran tertulis 1 sampai 3, dan penghentian kegiatan usaha sementara.

Namun, PT MAS dalam gugatannya ke PTUN meminta Pemprov DKI segera mencabut Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 19/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Sentosa Aman tertanggal 7 Februari 2020. Alasannya, pengunjung memakai dan mendapatkan ekstasi bukan di diskotek, melainkan pengunjung yang datang ke diskotek sudah memakai ekstasi. (Put/J-1)

Baca Juga

MI/Adi Kristiadi

Pembukaan Sekolah di Jakarta Tergantung Perkembangan Kasus

👤Putri Anisa Yuliani/Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 21:06 WIB
DKI menyebut berbagai persiapan dari sisi ketentuan prasarana dan sarananya sedang...
AFP

Kasus Baru Positif Korona di Jakarta Bertambah 1.015 Orang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 24 November 2020, 21:00 WIB
Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 63 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 8.559...
Antara/Akbar Nugroho

DPRD DKI Prediksi Ekonomi Jakarta Membaik di 2021

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 24 November 2020, 20:43 WIB
Bangkitnya sektor pariwisata bisa meningkatkan pertumbuhan pajak hotel dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya