Rabu 13 Mei 2020, 21:25 WIB

Pelanggar PSBB Jilid Dua Akan Dikenai Sanksi Sosial

Heri Susetyo | Nusantara
Pelanggar PSBB Jilid Dua Akan Dikenai Sanksi Sosial

Antara/Umarul Faruq
Petugas Dishub meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat ingin memasuki Kota Surabaya di Bundaran Waru (10/5)

 

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua di Kabupaten Sidoarjo mulai berlaku Selasa (12/5) hingga 14 hari ke depan. Ada beberapa peraturan baru di dalam Peraturan Bupati (Perbup), termasuk sanksi bagi warga yang melanggar selama pelaksanaannya.

Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji, dalam aturan baru ini pemerintah lebih fokus dalam penanganan covid-19 di desa-desa dan perkampungan penduduk. "Pemerintah akan memaksimalkan tugas dan keterlibatan RT, RW, sampai tingkat kelurahan serta peran para relawan, khususnya unsur tiga pilar," kata Sumardji, Rabu (13/5).

Dalam PSBB jilid dua ini ada aturan baru, yaitu bagi warga yang keluar rumah harus membawa KTP, surat keterangan dari tempat kerja, plus surat keterangan dari RT/RW di tempat tinggalnya.

"Misalkan warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya. Saat kembali ke Sidoarjo dan melalui pemeriksaan petugas check point harus menunjukkan KTP, surat keterangan dari tempat kerja bila ada, dan terpenting adalah menunjukkan surat keterangan dari RT/RW tempat tinggalnya. Bila tidak dilengkapi surat keterangan RT/RW maka kami minta untuk putar balik," jelas Sumardji.

Terkait sanksi, menurutnya, tetap ada teguran lisan dan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi pengelola tempat usaha yang melanggar peraturan PSBB.

"Yang terbaru dalam pemberlakuan sanksi di PSBB jilid dua adalah adanya sanksi sosial," kata Sumardji.

Baca juga: Rombongan Gajah Liar di Bengkalis Rusak Rumah dan Kebun Sawit

Sanksi sosial bertujuan memberi efek jera dan mengedukasi warga yang melanggar tentang bahaya covid-19.

"Contoh dari sanksi sosial bagi pelanggar adalah akan dipekerjakan di dapur umum peduli covid-19, ikut memakamkan warga yang meninggal dunia, membersihkan tempat ibadah, tempat fasum, dan beberapa bentuk sanksi sosial lainnya," jelasnya.

Sumardji berharap dalam pemberlakuan sanksi sosial di PSBB jilid dua ini dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19.

"Seperti di wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman yang belakangan ini lonjakan kasus covid-19 begitu cepat karena kesadaran masyarakatnya jauh dari harapan," pungkasnya. (OL-14)

Baca Juga

AFP/Olivier DOULIERY

Prajurit TNI dan Keluarga Harus Bijak Bermedia Sosial

👤Apul Iskandar 🕔Kamis 28 Mei 2020, 09:06 WIB
Komandan Korem 022/Pantai Timur Kolonel Inf R. Wahyu Sugiarto saat memberikan arahan kepada Prajurit, PNS dan Anggota Persit serta keluarga...
ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN

Temanggung Akan Kucurkan Bantuan Rp4,9 Miliar Untuk 6000 UMKM

👤Tosiani 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:54 WIB
Bantuan  anggaran dari Pemkab Temanggung hanya akan diberikan pada pelaku usaha kecil dan usaha mikro yang usahanya goyah akibat...
MI/Lilik Darmawan

Banjir Rob Rendam Ratusan Rumah di Pangandaran

👤Kristiadi 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:36 WIB
BPBD Kabupaten Pangandaran melaporkan ratusan rumah di Deda Majingklak Kecamatan Kalipucang terendam banjir rob dengan ketinggian 30-40...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya