Rabu 13 Mei 2020, 17:35 WIB

RUU Minerba Berpotensi Naikkan Pendapatan Daerah

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Ekonomi
RUU Minerba Berpotensi Naikkan Pendapatan Daerah

ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR.

 

RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dipastikan akan menguntungkan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, RUU Minerba juga mewajibkan pihak asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51%. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman pendapatan untuk pemerintah daerah sudah diatur dalam batang tubuh RUU Minerba.

“Terkait pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi yang sebelumnya mendapatkan 1% dari hasil kegiatan penambangan, dalam RUU Minerba ini kita tingkatkan menjadi 1,5%. Jelas hal ini akan menguntungkan pemerintah daerah,” paparnya, Rabu (13/05).

Baca juga: DPR Sahkan UU Minerba Baru

Yang tidak kalah penting, RUU Minerba juga mengatur keterlibatan asing dalam pertambangan mineral dan batubara, termasuk untuk daerah.

“Kewajiban bagi Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing, mereka harus melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga diuntungkan lantaran RUU Minerba juga mengatur pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur.

“Pendelegasian kewenangan didasari pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain pemberian IPR dan SIPB,” terangnya. Maman mengatakan jika pemerintah memiliki itikad baik untuk menyelamakan pasokan energi buat masyarakat.

“Terkait perpanjangam PKP2B, justru kita ini mau menyelamatkan suplai pasokan energi dalam negeri kita yang berbasiskan batubara. sebagai contoh di beberapa daerah masih banyak PLTU berbahan bakar batubara yang disuplai oleh para pemegang kontrak PKP2B, apabila berhenti bisa hancur republik kita. Apa itu yang kita mau? Sudah ada contohnya Lahan Tambang PKP2B Tanito yang akhir tahun kemarin tidak diperpanjang, akhirnya sekarang jadi banyak penambang ilegal, PHK besar-besaran dan pemerintah kehilangan pendapatannya,” paparnya.

Maman juga memberikan penjelasan mengenai WPR. Sebelumnya WPR diberikan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektare dan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter. Namun dalam perubahan UU Minerba ini WPR diberikan menjadi luas maksimal 100 (seratus) hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter.

“Negara ini harus diselamatkan dari orang-orang yang disadari atau tidak disadari oleh mereka yang teriak-teriak anti UU Minerba. Justru mereka itu menjadi alat asing yang bekerja agar sistem ketahanan energi kita hancur,” tegasnya.

Dijelaskannya, UU Minerba disahkan dengan sejumlah alasan. Seperti mengatasi kekosongan hukum untuk beberapa perkembangan dalam UU Minerba. Selain itu, RUU juga sudah lama dibahas, sejak 2015, dan telah masuk Prolegnas dan menjadi Program perioritas. Pemerintah pun telah menunjuk wakil untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

Pendapat berbeda diungkapkan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi. Ia menilai  Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mudah didapatkan. Alhasil UU itu hanya menguntungkan para pengusaha tanpa membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

"UU Minerba yang disahkan sangat investor friendly. Dengan memberikan berbagai kemudahan memperoleh IUPK dan jaminan perpanjangan IUPK," kata Fahmi saat dihubungi Rabu (13/5).

Hal ini tergambar jelas pada Pasal 169A dan 169B. Dalam pasal itu  pemegang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B akan memperoleh perpanjangan IUPK tanpa melalui proses lelang. Bahkan, kewenangan perizinan pertambangan kini dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Ia menilai UU tersebut berpotensi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, terutama ayat 3 yang menyebutkan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Pasal itu mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam, termasuk Minerba oleh negara untuk sebesarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran investor," tegas Fahmi.

Ada beberapa hal lain yang menurutnya UU Minerba dianggap masih bermasalah. Ia mengatakan UU Minerba tidak mendorong dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan ketersediaan Minerba dalam jangka panjang. UU Minerba juga tidak mendorong pengolahan Minerba di Smelter dalam negeri untuk meningkatkan nilai bagi negeri. Paradigmanya masih tetap gali-jual

"Dampaknya, investor akan meraub keuntungan besar, sedangkan kemakmuran rakyat diabaikan," pungkasnya. (Ant/Wan/A-1)

Baca Juga

Antara

Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor di Zona Hijau

👤Ind/X-7 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:48 WIB
Para pimpinan di daerah, lanjutnya, juga telah mengupayakan persiapan dengan saksama, membangun komunikasi bersama semua kelompok dan...
BI/Idx.co.id/Refinitiv/Yahoo Finance/Tim Riset MI-NRC

Penguatan Rupiah Diprediksi Berlanjut

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 05:42 WIB
Sejumlah faktor disebut dapat mendorong penguatan rupiah berlanjut hingga akhir...
Dok. PTPP

PTPP Catatkan Laba Bersih Rp1,2 Triliun di 2019

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 05 Juni 2020, 22:34 WIB
Pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya