Rabu 13 Mei 2020, 19:40 WIB

Perpres 64/2020:Pemerintah Berikan Bantuan Peserta Kelas III

mediaindonesia.com | Humaniora
Perpres 64/2020:Pemerintah Berikan Bantuan Peserta Kelas III

ANTARA
Layanan BPJS Kesehatan.

 

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

Baca Juga: Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Saleh Daulay: Sudah Saya Duga

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000,” tambahnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Siap Jamin Biaya Covid-19

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

Antara

Dahlan Iskan Ungkap Tiongkok sudah Ciptakan Vaksin Anti-Covid-19

👤Henri Siagian 🕔Selasa 26 Mei 2020, 11:04 WIB
Dia menjelaskan, setidaknya riset yang dipimpin oleh ahli epidemiologi and virologi di militer Tiongkok Chen Wei, sudah diuji coba sebanyak...
Dok Agus Suparto/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sambut New Normal, Jokowi Minta Pengetatan Protokol Kesehatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 26 Mei 2020, 10:04 WIB
"Kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat, menyadarkan masyarakat,...
Ist

Kampus IPDN Gelar Halalbilahal di Tengah Pandemi

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 26 Mei 2020, 09:57 WIB
Kegiatan tersebut dilakukan atas perintah Rektor IPDN untuk menghibur praja yang selama ini melakukan karantina di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya