Rabu 13 Mei 2020, 15:45 WIB

Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP

Ilustrasi
RUU Haluan Ideologi Pancasila

 

TAP MPRS 25/1966 tentang Pembubaran PKI dinilai layak untuk dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pernyataan ini diungkapkan oleh mantan Ketua Mahakamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat dimintai pendapatnya tentang rencana Partai NasDem yang meminta Tap MPRS Pembubaran PKI dijadikan landasan dalam pembahasan RUU HIP di DPR.

"TAP ini (pembubaran PKI) masuk akal untuk dijadikan landasan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan ideologi Pancsila. Hingga saat ini TAP MPR tersebut masih berlaku," tutur Jimlly di Jakarta, Rabu (13/5).

Baca juga: Pakar Ilmu Politik Anggap Jimly Asshiddiqie tidak Seksama

Jimmly menuturkan, berdasarkan UU 12/2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan TAP MPR berada di atas UU. Dengan begitu secara teknis hukum, semua TAP MPR yang pernah dikeluarkan dapat dijadikan rujukan pembentukan UU yang dianggap relevan.

"Kalau ada yang mengusulkan untuk sebuah rujukan UU ya maka masuk akal secara teknis hukum karena memang posisi TAP MPR ini kan posisinya berada di atas UU," paparnya.

Baca juga :DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU

Kedudukan TAP MPRS yang berada di atas level UU diatur rinci dalam TAP MPR 1/2003.

Jimly yang kala itu bertindak selaku ketua tim perancang TAP MPR 1/2003 dari Universitas Indonesia (UI) menjelaskan bahwa setelah TAP MPR 1/2003 terbit maka TAP MPR lainnya yang tersisa kedududukannya otomatis setara dengan UU dan dapat dilakukan uji materi di MK.

"Sehingga jika ingin digunakan untuk landasan pembhasan RUU yang berkaitan dengan ideologi Pancasila merupakan hal yang masuk akal. TAP MPR mengenai partai komunis ini kan masi tetap berlaku hingga saat ini," paparnya.

Kendati demikian Jimly melanjutkan bahwa pembahasan RUU HIP baiknya dilakukan setelah pandemi Covid-19 tuntas. Perumusan RUU HIP perlu diikuti oleh tingkat partisipasi publik yang lebih terbuka. Dirinya menyarankan, sepanjang Covid-19 DPR sebaiknya menghindari pembasahan substansial RUU yang beresiko mendapatkan resistensi dari publik.

"Nampaknya sulid di masa covid seperti ini melakukan pembahasan yang menyangkut substansi bari dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu lebih baik DPR hindari dulu pembahasan substansial ideologi baru terkait Pancasila," paparnya. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Belum Turun, Pilkada Desember Perlu Dikaji Ulang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 22:16 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan...
Ilustrasi

Kejagung Periksa 48 Saksi Kasus Hibah KONI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 21:43 WIB
Kejagung memeriksa 48 saksi dari unsur pejabat dan staf Koni pusat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya