Rabu 13 Mei 2020, 15:36 WIB

Kementan Ajak Pemda Perkuat Pengawasan Produk Hewan di Pasaran

mediaindonesia.com | Ekonomi
Kementan Ajak Pemda Perkuat Pengawasan Produk Hewan di Pasaran

DOK KEMENTAN
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita

 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak agar dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual pangan asal hewan.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Jakarta (13/5), saat diminta menanggapi terkait pemberitaan beredarnya daging celeng di Kabupaten Bandung dan juga telur infertil di beberapa daerah.

Ketut menuturkan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan peredaran produk hewan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, Kementan telah menerbitkan surat edaran. Surat edara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 0534/SE/TU.020/F5/04/2020 tentang penjaminan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah dan pada masa pandemik Covid-19 pada 30 April 2020.

"Kita harapkan pengawasan keamanan produk hewan jelang hari raya ini dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi bersama aparat penegakan hukum", jelas Ketut.

Menurutnya, Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini terasa berbeda, karena dalam waktu yang sama masyarakat dihadapkan dengan bencana global Pandemi Covid-19. Kebutuhan pangan asal hewan di masyarakat perlu terus dijaga, mengingat masyarakat butuh sumber protein untuk menjaga stamina dan kebutuhan daya tahan tubuh.

"Kami juga berharap masyarakat aktif berperan mengawasi dan melaporkan setiap adanya penyimpangan peredaran pangan asal hewan di lapangan," tambahnya.

Khusus terkait temuan peredaran daging babi yang dipalsukan dan dijual sebagai daging sapi di Kabupaten Bandung, Ketut menyampaikan bahwa proses hukumnya sudah berjalan. Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan Ditreskrim Polresta Bandung.

"Kami mengapresiasi kepolisian secara cepat mengungkap penyimpangan ini. Saya ingatkan pelaku usaha, praktik pemalsuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 milyar menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan," tegasnya.

--Telur infertil dilarang
Terkait adanya peredaran telur infertil, Ketut menegaskan Peraturan Menteri Pertanian No. 32 tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi, dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi.

Ketut mengingatkan berhati-hati dalam memilih produk hewan untuk konsumsi keluarga. Jangan mudah tergiur harga murah, dan sebaiknya membeli produk hewan di tempat penjualan (ritel) yang terdaftar, diakui dan tersertifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. (RO/OL-10)

Baca Juga

AFP

Wall Street Kembali Menguat, Dow Melonjak di atas 25.000

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:35 WIB
Indeks 30-saham unggulan Dow kembali bertengger di atas level 25.000 poin untuk pertama kalinya sejak Maret, sementara Indeks S&P 500...
AFP

Minyak Kembali Tertekan Ketegangan AS-Tiongkok dan Produksi OPEC+

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:17 WIB
Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan...
ANTARA/NOVA WAHYUDI

Siap-Siap, Streaming Film dan Musik Online Kena Pajak per 1 Juli

👤Dwi Tupani 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:01 WIB
Bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, di dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya