Rabu 13 Mei 2020, 09:49 WIB

DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Sahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jadi UU

Istimewa/DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani.

 

DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang (UU).

Dengan disahkannya Perppu tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5), Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan dari anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun virtual.

“Sudah disampaikan dalam pandangan mini Fraksi bahwa ada 8 fraksi menyetujui dan 1 yang menolak. Apakah pandangan mini ini sudah jadi satu keputusan bagi semua fraksi?” tanya Puan yang kemudian dijawab “setuju” oleh mayoritas Anggota.

Dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengaku optimis atas disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini menjadi UU. Menurut Said, ada empat hal yang membuat Perppu ini begitu komprehensif dan simultan sehingga harus didukung implementasinya.

Ia memastikan DPR RI akan terus memantau serta memberi masukan positif terhadap akselerasi pemerintah pasca pengesahan Perppu. Turut hadir dalam konferensi pers, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto.

“Ada 4 hal sekaligus dalam Perppu itu yang akan dilaksanakan pemerintah. Pertama penanganan Covid-19, lalu bantuan sosial, kemudian stimulan ekonomi untuk UMKM dan koperasi, dan terakhir antisipasi terhadap stabilitas sistem keuangan. Itu artinya secara serempak Pemerintah akan segera mengambil alih, maka saya yakin kita akan segera keluar dari krisis ini,” jelas Said lebih lanjut.

Politikus PDI-Perjuangan ini menambahkan masyarakat harus meyakini langkah yang diambil pemerintah serta prediksi pemulihan ekonomi yang akan dicapai.

“Sebagaimana optimisme yang disampaikan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Insha Allah percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan reformasi akan kita capai di tahun 2021,” imbuh Said.

Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam pandangan akhir mewakili pemerintah menyatakan bahwa pengambilan kebijakan dan pelaksanaan langkah-langkah extraordinary oleh pemerintah dan lembaga terkait, perlu diwadahi dengan produk hukum yang memadai untuk kondisi kegentingan yang memaksa. Hal itu menurutnya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1.

“Adapun tujuan dari pembentukan Perppu ini antara lain untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary di bidang keuangan negara dan sektor keuangan di dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19,” tegas Menkeu. (OL-09)

Baca Juga

Ist/DPR

Berbagi Pengalaman Menghadapi Covid-19 dengan Beberapa Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:02 WIB
Adalah 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang...
Antara/Septianda Perdana

KSP Minta Tokoh Masyarakat Ikut Kampanyekan Protokol Kesehatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 05 Juni 2020, 20:14 WIB
Moeldoko menyebut protokol kesehatan pada masa kenormalan baru harus menjadi pola hidup baru di...
Ilustrasi

Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris dan Bahan Peledak

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:40 WIB
Densus 88 bersama Tim Gabungan Resmob dan Datasemen Khusus Antiteror Polda Kalbar mengamankan terduga teroris berinisial AR (21) beserta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya