Selasa 12 Mei 2020, 21:07 WIB

Anies : Sanksi PSBB Berupa Denda Belum Diterapkan Dulu

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Anies : Sanksi PSBB Berupa Denda Belum Diterapkan Dulu

MI/Ramdani
Gubernur DKI Jakrta, Anies Baswedan

 

ATURAN  sanksi terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta sudah diterbitkan. Namun, menurut Gubernur Anies Baswedan, penerapan aturan tersebut baru sekedar peringatan kepada pelanggar PSBB.

Hal ini terganjal dengan program pemberian masker gratis oleh Pemprov DKI, yang belum selesai didistribusi ke setiap warga.

Sebelum tuntas pembagian masker, sanksinya bentuk peringatan. Kan ada sanksinya bentuknya peringatan, bentuknya peringatan tertulis," jelas Anies di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (12/5).

Salah satu isi dari Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jakarta, ialah warga diwajibkan menggunakan masker.

Baca juga :Pelanggar PSBB Difoto Pakai Rompi Oranye dan Diunggah di Medsos

Apabila melanggar bisa dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp250 ribu. Oleh karena itu, penerapan sanksi untuk saat ini masih berupa peringatan atau teguran.

"Penerapan sanksi denda sesudah pembagian masker (dari Pemprov DKI Jakarta) selesai semua. Pada saat ini hampir selesai. Begitu selesai, barulah nanti (sanksi) denda," terang Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu..

Untuk pembagian masker sendiri, pihaknya menargetkan akan selesai pada minggu ini.

"Sudah hampir selesai (distribusi masker). Targetnya akan tuntas akhir pekan ini atau awal pekan depan," tandas Anies. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Dianggap Efektif, Ombudsman Minta SIKM Tetap Ada Selama Transisi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:10 WIB
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho berpendapat selama masa transisi PSBB, kebijakan soal Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)...
Ant/Dhemas Reviyanto

72 Pendatang Tanpa SIKM DKI Dikarantina di GOR Pulogadung

👤Selamat Saragih 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:35 WIB
SEBANYAK 72 orang pendatang tanpa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta terjaring di check point perbatasan wilayah Ibu Kota. Mereka...
Dok MI

Ombudsman Nilai Dinas Sosial Slow Response soal Bansos

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:20 WIB
Untuk itu, Ombudsman Jakarta meminta Pemprov bisa memberikan bansos yang lebih baik kepada warga selama masa transisi pembatasan sosial...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya