Selasa 12 Mei 2020, 18:24 WIB

DPR Sahkan UU Minerba Baru

Putri Rosmalia Octaviyani | Ekonomi
DPR Sahkan UU Minerba Baru

MI/PANCA SYURKANI
Batubara

 

DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna ke 15 Masa Sidang III Tahun 2019--2020.

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengatakan bahwa perubahan dilakukan kare apda UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mampu menjawab kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan minerba di Indonesia. Selain itu, masih perlu ada sinkronisasi dengan UU lain yang terkait agar dapat menjadi landasan hukum yang efektif.

"RUU Minerba ini telah kami sinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sebagaimana keinginan dari pemerintah," ujar Sugeng, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Sugeng mengatakan, hasil sinkronisasi tersebut menghasilkan beberapa perubahan di UU Minerba yang baru. Pertama soal kewenangan pengelolaan pertambangan minerba. Kedua soal nomenklatur perizinan. Ketiga, kebijakan terkait divestasi saham.

"Dalam proses pembahasannya sejak di carry over dari DPR periode sebelumnya, Komisi VII telah mendapat masukan dan menerima pandangan dari berbagai pihak. Termasuk dari akademisi," ujar Sugeng.

Dijelaskan Sugeng, dari total seluruh fraksi di DPR, sebanyak 8 fraksi menyetujui perubahan UU Minerba untuk disahkan dalam rapat paripurna. Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan menolak pengesahan dilakukan.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyetujui berbagai perubahan yang ditetapkan dalam revisi UU Minerba. Perubahan dilakukan untuk dapat memaksimalkan landasan hukum terkait kegiatan minerba di Indonesia.

"Ini untuk perbaikan pengelolaan minerba di Indonesia dan tantangan pengelolaan pertambangan di masa yang akan datang. Meningkatkan lapangan kerja dan memberikan nilai tambah di masyarakat," ujar Arifin.

Sementara itu, dari kalangan masyarakat dan aktivis penolakan terhadap pengesahan UU Minerba terus berdatangan. UU Minerba dianggap tidak berpihak pada masyarakat, terutama karena pengesahan dilakukan di tengah pandemi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, mengatakan RUU Minerba tidak berpihak pada lingkungan hidup dan cenderunga menguntungkan pengusaha. Pengeusahan RUU Minerba dianggap akan melanggengkan pengerukan batubara.

"Berbagai dampak negatif akan makin bermunculan. Rusaknya lingkungan warga, terancamnya kesehatan warga, konflik sosial, dan lain sebagainya," ujar Egi.(OL-4)

Baca Juga

MI/Reza Sunarya

Mentan SYL: Ketahanan Pangan Kunci Gerakkan Ekonomi

👤Reza Sunarya 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 21:25 WIB
SEKTOR pertanian menjadi solusi nyata terhadap dampak yang diakibatkan pandemi covid 19, terutama dengan melemahnya ekonomi...
DOK KEMENTAN

Wagub: Siap Dukung Mentan Jadikan Jabar Penyangga Pangan Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 20:15 WIB
Wagub yang sering dipanggil Kang Uu mengatakan bahwa dalam meningkatkan ekonomi, masyarakat dapat melakukannya lewat pertanian. Karena itu...
DOK KEMENTAN

Komisi IV Dukung Perbaikan Irigasi Pertanian

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 19:21 WIB
Dedi mengatakan, pemerintah saat ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,44 triliun untuk program padat karya yang diselenggarakan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya