Selasa 12 Mei 2020, 15:45 WIB

DPD Dorong Izin Usaha Tambang Bisa untuk Perorangan

Henri Siagian | Ekonomi
DPD Dorong Izin Usaha Tambang Bisa untuk Perorangan

Dok DPD
Sidang Paripurna ke-9 DPD yang digelar secara virtual pada Selasa (12/5)

 

KOMITE II DPD telah mengesahkan pandangan DPD terhadap RUU Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"DPD RI berpendapat RUU ini perlu melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga penting dinormakan di bagian ketentuan umum (Pasal 1 angka 23c dan Pasal 46 ayat 2)," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin dalam Sidang Paripurna ke-9 DPD yang digelar secara virtual pada Selasa (12/5).

Baca juga: Walhi: Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law dan RUU Minerba

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Media Indonesia, Bustami menambahkan DPD berpadangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dapat diberikan kepada badan usaha dan koperasi saja tetapi juga perseorangan.

Selain itu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang. "Pasal tentang kewenangan ini perlu tetap dihidupkan (Pasal 8 dan Pasal 100)," tuturnya.

Baca juga: Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Zaman Belanda

Senator asal Lampung itu mengatakan DPD berpandangan sama dengan draf usulan pemerintah. Karena dengan secara eksplisit mencantumkan besaran saham secara langsung sebesar 51% dan dengan menambahkan redaksi BUMN, serta perlu ditambahkan pengaturan mengenai pelaksanaan divestasi saham yang diatur. "Dengan demikian dapat dilakukan secara bersama-sama agar efektif dan efisien melalui bursa saham Indonesia (Pasal 112)," tuturnya.

Baca juga: RUU Minerba Berpotensi Untungkan Taipan Batu Bara

Bustami melanjutkan perlunya keterlibatan tenaga kerja lokal sebesar 60% di perusahaan ‘di sekitar wilayah’ pertambangan mineral dan batubara (Pasal 125). Tidak hanya itu, pembagian dana hasil sebesar dua persen kepada pemerintah dan delapan persen kepada Pemda.

"Rinciannya 2% untuk provinsi, 5% untuk kabupaten penghasil, dan 1% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama (Pasal 129)," paparnya. (X-15)

Baca Juga

DOK. ADE DANHUR/TIM MEDIA JK

Uniqlo Donasikan 10.000 Kaus untuk PMI

👤(Dro/S-3) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 02:30 WIB
UNIQLO Indonesia membantu penanganan covid-19 dengan memberikan 10 ribu kaus AIRism UV Protection lengan panjang untuk tenaga medis...
DOK. ZEEUS-POMONA

Zeeus-Pomona Perluas Jaringan UMKM

👤(RO/S-3) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 02:25 WIB
ZEEUS, perusahaan distribusi yang berjasa mendistribusikan produk dari Unilever dan Sosro, bersama Pomona, platform digital lokapasar dan...
DOK. JUARA SNACK

Juara Snack, Panen Orderan selama PSBB

👤(Dro/S-3) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 02:20 WIB
SITUASI covid-19 tidak memukul semua jenis usaha, salah satunya ialah bisnis camilan. Seperti dialami Juara Snack yang kebanjiran order...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya