Selasa 12 Mei 2020, 13:01 WIB

Jokowi: Pelaksanaan PSBB Harus Terpadu

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Jokowi: Pelaksanaan PSBB Harus Terpadu

Dok MI
Check point saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok.

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta pengendalian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan. Ia ingin pelaksanaan dapat dilakukan secara terpadu oleh pemerintah-pemerintah daerah terutama yang memiliki wilayah saling bersinggungan.

"Ini harus dilakukan agar manajemen antardaerah jadi terpadu, seperti apa yang sudah dilakukan di Jabodetabek. Ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (12/5).

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

Pelaksanaan PSBB yang tersinergi perlu diterapkan demi menekan jumlah kasus terkonfirmasi positif.

Presiden mengungkapkan, sejauh ini, pemberlakukan PSBB di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota memunculkan hasil yang bervariasi, tergantung pada efektivitas pelaksanaan di daerah masing-masing.

Ada daerah yang mengalami penurunan kasus secara bertahap tetapi konsisten. Ada daerah yang mencatatkan fluktuasi kasus dan ada yang tidak mengalami perubahan signifikan.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi detil pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan kasus terbaru," tuturnya.

Evaluasi juga harus dilakukan di daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB.

Pemerintah mencatat, dari 10 provinsi dengan jumlah kasus terbesar, hanya tiga di antara mereka yang memberlakukan PSBB.

Tujuh provinsi lain memilih untuk cukup menjalankan physical distancing dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena memang ada inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing. Itu juga perlu kita evaluasi," sambung Jokowi. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kasus Said Didu akan Segera Digelarperkarakan

👤Sri Utami 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:40 WIB
HA mangkir dari panggilan dengan dalih tengah dalam situasi pandemi virus korona baru (covid-19) dan ingin menaati aturan pembatasan sosial...
MI/LILIEK DHARMAWAN

Pelibatan TNI dalam Terorisme Bahayakan HAM

👤Emir Chairullah 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:30 WIB
SEJUMLAH akademisi dan aktivis mengecam upaya pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi...
Dok. MI

Pencegahan Korupsi belum Memadai

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:20 WIB
TII menilai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi belum maksimal dan belum terintegrasi dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya