Selasa 12 Mei 2020, 12:04 WIB

Pemprov DKI Diminta Melonggarkan PSBB Secara Bertahap

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Melonggarkan PSBB Secara Bertahap

MI/Pius
Petugas gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dishub Pemprov DKI melakukan penindakan pelanggaran PSBB di Bundaran HI (9/5)

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat menyinggung pihaknya bakal memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga. Namun, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melonggarkan kegiatan yang selama ini dibatasi ketat.

"Supaya ekonomi bisa pulih perlahan. Pelonggaran itu bisa terjadi dengan dibukanya mal, rumah makan," kata Djoko, Jakarta, Selasa (12/5).

Pemprov DKI, imbuhnya, bisa saja membatasi jumlah warga yang berkunjung ke mal. Di restoran atau tempat makan bisa diatur jarak tempat duduknya yang masih mengacu pada protokol kesehatan pencegahan covid-19.

"Aktivitas yang dianggap sudah mengikuti aturan protokoler kesehatan sudah bisa diaktifkan. Kalau (PSBB) diperpanjang, selalu ingatkan warga untuk selalu menjaga protokol kesehatan," jelas Djoko.

Baca juga: Pengamat Pesimistis Aturan Sanksi PSBB DKI Terealisasi Baik

Menurutnya, pascapandemi covid-19, ada perubahan pola hidup yang berbeda. "Misalnya transportasi higienis yang harus diciptakan untuk memberikan kenyamanan kepada warga serta masih menerapkan physical distancing atau menjaga interaksi," ujar Djoko.

Senada dengan Djoko, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono juga meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melonggarkan PSBB. Hal ini, katanya, tentu berdasarkan hasil evaluasi PSBB tahap I dan II.

Hasil evaluasi itu seperti bagaimana hasil kurva pergerakan covid-19 di Jakarta selama ini. Menurut Gembong, apabila sudah diketahui hasilnya, bisa menentukan ada perpanjangan secara ketat atau atau perpanjangan bersifat pelonggaran.

"Tapi dalam konteks pelonggaran ekonomi, saya kira perlu ada keseimbangan untuk memilah mana yang bisa dilonggarkan. Intinya ada evaluasi secara komprehensif," pungkas Gembong. (OL-14)

Baca Juga

Dok MI

Dapat THR Penuh, TGUPP Anies Dinilai Minim Empati

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 29 Mei 2020, 12:20 WIB
"TGUPP itu adalah pekerja paruh waktu yang setiap tahun diperpanjang. Pekerja kontrak, bukan ASN. Jumlahnya (THR) sangat besar. Karena...
ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Bukan Dipotong, Anies Tunda Pencairan Sebagian TKD PNS DKI

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 29 Mei 2020, 12:10 WIB
Anies juga menunda pencairan 25% dari TKD ASN karena dialihkan untuk darurat penanganan covid-19. Untuk gaji ASN tidak berubah, tetap...
ANTARA

2 Penumpang Bus AKAP Dikarantina karena Tiba Tanpa SIKM

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 29 Mei 2020, 12:07 WIB
Kepala Satuan Pelaksana Operasi Terminal Terpadu Pulogebang, Afif Muhroji, menyebut dua orang tersebut tiba bersama penumpang lainnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya