Selasa 12 Mei 2020, 11:30 WIB

Pengamat Pesimistis Aturan Sanksi PSBB DKI Terealisasi Baik

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pengamat Pesimistis Aturan Sanksi PSBB DKI Terealisasi Baik

MI/PIUS ERLANGGA
Petugas gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta melakukan penindakan pelanggaran PSBB, Sabtu

 

DIKELUARKANNYA Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Jakarta, diharapkan memberikan efek jera.

Namun, menurut pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, selama ini peraturan daerah (perda) kerap tidak diimplementasi secara benar.

"Selama ini aturan perda jarang terealisasi dengan baik. Hakim biasanya banyak mengacu Undang-Undang, sangat jarang yang mempelajari Perda," jelas Djoko kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (12/5).

Djoko mencontohkan soal adanya perda larangan PKL. Menurutnya dengan adanya perda untuk menjerat sejumlah PKL yang membandel tidak efektif selama ini.

"Semua Pemda di Indonesai punya Perda PKL, tapi keberadaan PKL tidak pernah surut. Untuk Pergub itu (41/2020) semoga saja bisa terealisasi dengan benar," kata Djoko.

Baca juga: DPRD DKI: Dedikasi Tenaga Medis harus Dibarengi Kepatuhan Warga

Selama PSBB ini, masih banyak warga yang tidak patuh dan mengabaikan. Pada (8/5), Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 13.519 kendaraan yang dilakukan penindakan terkait larangan mudik Lebaran tahun ini. Belasan ribu kendaraan tersebut diminta untuk berbalik arah saat hendak keluar Jabodetabek.

"Bisa jadi agak frustasi juga (Gubernur Anies Baswedan) hadapi warganya yang tidak mau diajak tertib," pungkas Djoko.

Dalam Pasal 13 Pergub 41/2020, disebutkan setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan dan tidak menggunakan masker bakal didenda sebesar Rp1 juta.

Lalu pada pasal 14 Pergub 41/2020, disebutkan setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/ atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi Rp250 ribu.

Pun pada pasal 15 disebutkan, setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50%, tidak menggunakan masker dalam kendaran, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi sebesar Rp500 ribu. (A-2)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

​​​​​​​Selama Mei, 205 Orang Masuk ke Jakarta Lewat Pulo Gebang

👤Tri Subarkah 🕔Senin 01 Juni 2020, 09:55 WIB
"Kedatangan penumpang sejak 9 Mei sampai 31 Mei berjumlah 205 orang dengan menggunakan 43 bus," Kasatpel Operasional dan...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Pusat-Daerah Harus Bersinergi Bahas Pembukaan Sekolah

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 01 Juni 2020, 08:09 WIB
"Saran kami, Gugus Tugas Nasional dengan kementerian terkait duduk bersama Pemprov DKI mengulas hasil evaluasinya berdasarkan...
ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

PDP Anak 75 Kasus, Bima Arya Ogah ambil Risiko Aktivasi Sekolah

👤Dede Susianti 🕔Senin 01 Juni 2020, 07:39 WIB
"Kita mendengarkan banyak masukan. Kesimpulannya adalah bahwa memang kita tidak mau mengambil resiko. Terlalu besar pertaruhannya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya