Selasa 12 Mei 2020, 10:25 WIB

​​​​​​​Presiden Jokowi Tegaskan Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
​​​​​​​Presiden Jokowi Tegaskan Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

Biro Setpres/Muchlis JR
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Ia tidak ingin keputusan terkait pelonggaran status tersebut diambil secara tergesa-gesa oleh pemerintah daerah yang menerapkan.

"Semua harus didasarkan pada data-data di lapangan, kejadian di lapangan sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang benar. Hati-hati soal pelonggaran PSBB," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Senin (12/5).

Presiden mengungkapkan, sejauh ini, pemberlakukan PSBB di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota memunculkan hasil yang bervariasi, tergantung pada efektivitas pelaksanaan di daerah masing-masing.

Ada daerah yang mengalami penurunan kasus secara bertahap tetapi konsisten. Ada daerah yang mencatatkan fluktuasi kasus dan ada yang tidak mengalami perubahan signifikan.

"Ini yang perlu digarisbawahi. Ada apa? Kenapa tidak berubah? Kita ingin ada sebuah evaluasi detil pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan kasus terbaru," tuturnya.

Baca juga: DPR Terus Kawal Belanja Negara Untuk Penanganan Covid-19

Evaluasi juga harus dilakukan di daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB. Pemerintah mencatat, dari 10 provinsi dengan jumlah kasus terbesar, hanya tiga di antara mereka yang memberlakukan PSBB.

Tujuh provinsi lain memilih untuk cukup menjalankan physical distancing dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena memang ada inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing. Itu juga perlu kita evaluasi," sambung Jokowi.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penangnan Covid-19, Jawa menyumbang 70% kasus positif dari total keseluruhan di Tanah Air. Angka kematian tertinggi pun berasal dari pulau tersebut dengan persentase 82%.

"Untuk itu saya minta Gugus Tugas memastikan pengendalian covid-19 di lima provinsi di Jawa betul-betul dilakukan secara efektif. Terutama dalam dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai lebaran ini harus betul-betul kita gunakan," tandasnya. (A-2)

 

 

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

NasDem: Revisi PSN Perlu Pertimbangkaan Faktor Pertahanan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 08:10 WIB
Negara-negara adidaya ekonomi mengembangkan industri mereka dengan mempertimbangkan faktor pertahanan dari ancaman bangsa lain, dari...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

​​​​​​​Ada Pandemi, Peringatan Harlah Pancasila Dilakukan Daring

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 01 Juni 2020, 07:45 WIB
Peringatan Harlah Pancasila pun harus dilakukan dengan daring seperti video konferensi dan bentuk teknologi...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya