Selasa 12 Mei 2020, 10:03 WIB

DPR Terus Kawal Belanja Negara Untuk Penanganan Covid-19

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Terus Kawal Belanja Negara Untuk Penanganan Covid-19

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

 

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur perubahan postur dan perincian APBN 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. APBN 2020 mengalami tekanan seiring penurunan pendapatan negara sebesar 10% akibat pelemahan ekonomi dan dukungan insentif perpajakan.

Dalam situasi ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah atas penghematan belanja yang dilakukan untuk memprioritaskan penanganan dampak Covid-19 tersebut.

“Akibat tekanan fiskal dampak Covid-19, defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, saya mendukung dan apresiasi upaya penghematan belanja Kementerian/Lembaga serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)," ungkap Puteri dalam keterangan persnya, Senin (11/5).

"Dalam kondisi seperti ini, sudah sepatutnya Pemerintah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan wabah dengan belanja prioritas untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus dunia usaha. Semoga pemotongan ini tidak mengganggu kinerja instansi," kata Puteri.

Pemerintah menyatakan penghematan belanja K/L berasal dari pemotongan belanja barang yang meliputi belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, serta pemotongan belanja modal.

Pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan masih terdapat potensi tambahan pemotongan belanja modal sebesar Rp 50 triliun yang direalokasi untuk antisipasi dampak pandemi. Namun, di sisi lain, Puteri mengingatkan Pemerintah untuk mencermati dampak dari pemangkasan anggaran.

“Sehubungan penghematan belanja K/L salah satunya dilakukan dengan memangkas atau menunda kegiatan atau proyek, Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, baik aspek teknis maupun tata kelola," ujar Puteri.

"Oleh karenanya, saya juga meminta BPK dan BPKP untuk terus mengawal belanja yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan Covid-19 ini,” ujar politikus Fraksi Partai Golkar itu.

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia ini juga berpendapat bahwa sinergi kebijakan anggaran antara pusat dan daerah sangat penting untuk percepatan penanganan Covid-19.

Apalagi Kementerian Keuangan juga telah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah yang terlambat dalam melakukan penyesuaian realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah juga akan berimplikasi terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah harus memastikan penyaluran dana tersebut disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan fiskal setiap daerahnya," tuturnya.

"Selain itu, Kemenkeu juga perlu terus mengawal realokasi belanja di daerah agar terus sejalan dengan prioritas nasional,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu.

Pemerintah juga mengatur alokasi penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang juga menjadi bagian dari program jaring pengaman sosial guna melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat wabah pandemi Covid-19 di pedesaan.

“Pemerintah perlu terus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa, utamanya yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan. Selain itu, pemerintah juga perlu mempersiapkan mekanisme pengawasan agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran,” pungkas Puteri. (OL-09)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Inilah 25 Kabupaten/Kota yang Dijaga TNI-Polri Saat New Normal

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 21:32 WIB
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan...
Ilustras

KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data Pemilih

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 20:24 WIB
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara...
Antara/Fakhri hermansyah

Cegah Penularan Covid-19, Polri Dirikan 116 Pos Penyekatan Mudik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Mei 2020, 18:36 WIB
“Kita persiapkan sekarang 116 pos pam (pengamanan) penyekatan untuk arus balik kita laksanakan secara maksimal,” tutur Kepala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya