Senin 11 Mei 2020, 18:55 WIB

IHW : Dampak Ekonomi Covid-19 Bergantung Masa Penyebaran Wabah

Ghani Nurcahyadi | Ekonomi
IHW : Dampak Ekonomi Covid-19 Bergantung Masa Penyebaran Wabah

Dok. IHW
Diskusi daring soal dampak ekonomi covid-19 yang difgelar Ikhsan Abdullah & Partners

 

PERTUMBUHAN ekonomi global pascapandemi corona virus desease (covid-19) menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah, diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi hanya 1,5% saja atau bahkan lebih rendah dari itu. 

Perkembangan pandemi covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi yang tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas perekonomian.

"Implikasi pandemi covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah," kata Ikhsan dalam diskusi daring di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

Penyebaran pandemi covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia, papar Ikhsan antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global yang memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary).

Adapun langkah yang luar biasa tersebut adalah dibidang keuangan negara,termasuk dibidang perpajakan dan keuangan daerah serta sektor keuangan yang harus segera diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

"Untuk mengatasi itu semua diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud," ujar Ikhsan

Baca juga : Covid-19, Mayoritas Pengusaha Hotel tidak Mampu Bayar THR

Presiden Joko Widodo saat ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

Dalam pernyataan resminya, Presiden Jokowi memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 Triliun. 

Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, sebesar Rp110 triliun untuk perlindungan sosial serta Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat.

Kemudian sebesar Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

"Dalam menghadapi covid-19 berbagai lembaga negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai pandemi global ini, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan kebijakan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat COVID-19," pungkasnya.

Selain Ikhsan, pembicara dalam diskusi daring bertema ekonomi syariah itu diantaranya Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI Mardi Candra, Staf Khsusu Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Zaenal Arifin Husein, dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok. (RO/OL-7)

Baca Juga

Istimewa

Kolaborasi Penting bagi Peningkatan Inklusi Keuangan

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 21:28 WIB
92 juta masyarakat belum terlayani bank dan hanya sebesar 12% dari 59 juta UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke layanan...
Isti/Kementerian PUPR

Progres Proyek Strategis Nasional Rusun Pasar Jumat Capai 88,12%

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 18:48 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rumah susun juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk...
Antara/Muhammad Iqbal

Batal Terbangkan WNI dari Abu Dhabi, Garuda Minta Maaf

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:36 WIB
Sebelumnya, penerbangan rute Abu Dhabi-Jakarta dijadwalkan pukul 02.50 waktu setempat pada 31 Mei. Manajemen Garuda memastikan kejadian ini...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya