Senin 11 Mei 2020, 21:30 WIB

Pemprov Dorong Pemda Malang Raya Kebut Aturan PSBB

RO/Micom | Nusantara
Pemprov Dorong Pemda Malang Raya Kebut Aturan PSBB

dok pemprov jatim
Khofifah secara khusus meminta Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono untuk memimpin rapat bersama jajaran Forkopimda Malang Raya.

 

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu segera menyelesaikan Perbup dan Perwali yang akan menjadi landasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemprov Jatim mendorong agar Perbup dan Perwali dari Pemda kawasan Malang Raya diselesaikan malam ini dengan berdasar pada Pergub No 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini karena jawaban dari Kementerian Kesehatan terkait pengajuan penetapan PSBB di kawasan Malang Raya dimungkinkan akan keluar besok.

"Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar besok. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Senin (11/5), Khofifah secara khusus meminta Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono untuk memimpin rapat bersama jajaran Forkopimda  Kota Malang, Kabupaten  Malang dan Kota  Batu untuk penyusunan Perbup dan Perwali sebagai landasaan PSBB.

Rapat yang dilangsungkan di Gedung Bakorwil Malang tersebut turut dihadiri oleh Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Zainuddin, dan juga Karo Ops Polda Jatim Kombes Muhammad Firman, serta juga dihadiri pula oleh Wali Kota Malang Sutiaji.

Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan yang akan diterapkan di Malang Raya selama PSBB. Penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya diharapkan dijadikan contoh untuk bisa diterapkan lebih baik di Malang Raya.

"Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan," kata Heru.

Misalnya untuk pengaturan check poin, Heru menekankan bahwa dalam penerapan PSBB Surabaya Raya di hari pertama sempat terjadi penumpukan arus lalu lintas di bundaran Waru. Nantinya, titik check poin di kawasan Malang Raya yang memiliki karakteristik seperti Waru diharapkan bisa lebih dilakukan antisipasi.

Termasuk pengaturan pasar tradisional yang cukup menjadi tempat rawan terjadi penyebaran covid-19. Dalam Perbup dan Perwali yang kini sedang disusun, dikatakan Heru bahwa sebaiknya ada aturan yang tegas bahwa pasar tradisional diatur dalam sistem physical distancing.

Pengaturan yang dimaksud tepatnya adalah pembatasan yang membuka lapak di pasar tradisional. Misalnya dengan pengaturan lapak ganjil dan genap, maupun ada rekayasa pemindahan pasar tradisional ke tempat yang lebih luas atau bahkan di jalan raya.

"Sebab sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas Pusat bahwa pasar tradisional supaya tidak ada penutupan, agar kegiatan ekonomi bisa terus berjalan, namun yang harus ditekankan adalah harus tetap diterapkan physical distancing," tegas Heru.

Tidak hanya itu, dalam rapat koordinasi terkait penyiapan PSBB di kawasan Malang Raya ini juga turut dibahas tentang penyiapan titik-titik dapur umum sebagai penyokong penerapan PSBB, dan juga penyiapan bansos dari Pemprov bagi mereka yang terdampak covid-19.

Jika penetapan PSBB di kawasan Malang Raya sudah diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, sistemnya juga akan dilakukan tahapan sosialisasi, kemudian tahapan sosialisasi, imbauan dan teguran,  serta tahap teguran dan penindakan. (J-1)

Baca Juga

MI/Agus Utantoro

Ibadah Haji Dibatalkan, Sultan Minta Masyarakat Jogja Maklum

👤Ardi Teristi 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:35 WIB
Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji ibadah haji 1441H/2020M. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta masyarakat di DIY...
MI/Depi Gunawan

New Normal: Pariwisata di Jawa Barat Belum Siap Dibuka untuk Umum

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:00 WIB
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum membuka operasional tempat wisata, meski ada 15 kabupaten/kota yang bisa menerapkan new...
MI/Hijrah Ibrahim

Mahalnya Biaya Rapid Test Diprotes Sopir Lintas Halmahera

👤Hijrah Ibrahim 🕔Selasa 02 Juni 2020, 17:50 WIB
ASOSIASI Sopir Lintas Halmahera (ASLIH) Maluku Utara, memprotes biaya rapid tes sebesar Rp600 ribu-Rp800 ribu untuk sopir dan kernet....

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya