Senin 11 Mei 2020, 20:10 WIB

Kejati dan BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19 NTT

Palce Amalo | Nusantara
Kejati dan BPKP Awasi Penggunaan Dana Covid-19 NTT

MI/Palce Amalo
Gubernur NTT Viktor Laiskodat

 

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengawal distribusi anggaran untuk penanganan virus korona (covid-19).

Pengawalan dari aparat kejaksaan bertujuan mencegah timbulnya tindak pidana korupsi anggaran covid-19 sebesar Rp286 miliar. Anggaran sebesar itu merupakan realokasi APBD NTT 2020.

"Sejak awal, kita sudah menyiapkan kelembagaan yang baik untuk mengawasi penanganan bantuan akibat covid-19," kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov NTT, Kejati NTT dan BPKP NTT, Senin (11/5). Disaksikan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore bersama seluruh bupati melalui video conference.

Setelah dikawal Kejati dan BPKP, Laiskodat berharap pengunaan dana covid-19 tidak menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena bisa  kepala daerah serta semua orang yang terlibat di dalam distribusi dana tersebut.

Baca Juga: BPK Minta Dampak Covid-19 Diatasi dengan Prinsip Kehati-Hatian

"Saya berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti secara konkret di tingkat kabupaten dan  kota sehingga tidak ada kesalapahaman. Harus dipastikan agar masyarakat penerima adalah mereka yang betul-betul pantas dan layak untuk mendapatkannya," katanya.

Nota kesepahaman itu juga menjadi acuan bagi gugus tugas covid-19 di kabupaten dan kota terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

"Ini  jadi pedoman  kerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Juga sebagai upaya untuk efektifitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di NTT sehingga diperoleh hasil optimal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan," tambah  Kepala Biro Hukum Setda NTT Alexon Lumba. Nota kesepahaman ini berkahir pada 31 Desember 2020. (OL-13)

Baca Juga: Pegang Izin Kemenperin, 262 Perusahaan di Jakarta Langgar PSBB

 

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Disiplin Protokol Kesehatan, Muba Siap Jalani New Normal

👤Dwi Apriani 🕔Senin 01 Juni 2020, 15:39 WIB
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel) menyatakan kesiapannya untuk menjalani new normal. Meski bukan masuk kategori...
MI/Palce Amalo

10 TKI dari Qatar dan Malaysia Tiba di NTT

👤Palce Amalo 🕔Senin 01 Juni 2020, 15:30 WIB
SEBANYAK 10 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tiba dengan Pesawat Lion Air di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin...
Dok MI

Karyawati PT TSE Jadi Korban Pemukulan Warga

👤Martinus Solo 🕔Senin 01 Juni 2020, 15:20 WIB
KEKERASAN terhadap kaum perempuan di tanah Papua, tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi aparat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya