Senin 11 Mei 2020, 00:10 WIB

Batasi Penumpang Kereta

Batasi Penumpang Kereta

ANTARA
Penumpang KRL

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) mendukung upaya pembatasan penumpang kereta rel listrik (KRL) commuterline
diberlakukan guna mencegah penularan virus korona (covid-19).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya sudah sejak awal mendukung adanya pembatasan angkutan massal, termasuk KRL. Terlebih, angkutan massal saat ini masih menjadi salah satu tempat penularan virus korona. Ini dibuktikan dari hasil rapid test di dua stasiun KRL, yakni Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi, yang mendapati enam penumpang di kedua stasiun tersebut positif terpapar covid-19.

“Ya kita kan sejak awal sudah mendorong agar angkutan massal, termasuk KRL, dibatasi,” kata Syafrin di Jakarta, kemarin.

Syafrin menyebut usulan itu kembali menguat pekan ini setelah digelarnya rapat koordinasi antara Pemprov DKI dan Kepala Daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi(Bodetabek) terkait dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dari rakor itu, pemda Bodetabek meminta penumpang yang menaiki KRL agar dibatasi dan telah mengusulkan hal tersebut ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hingga kini pun, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan tentang usulan tersebut. “Ya kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan Kemenhub,” tegas Syafrin.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya, yang ikut rapat daring melalui konferensi video antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Daerah Bodetabek, mengatakan para kepala daerah sepakat untuk memperketat mobilitas masyarakat guna mencegah penularan covid-19.

Pengetatan itu dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan terhadap industri atau usaha yang bergerak di luar sektor yang dikecualikan. Industri yang bergerak di luar sektor yang dikecualikan akan dilarang beroperasi. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan masyarakat.

Para warga yang merupakan pekerja di luar sektor yang dikecualikan akan dibatasi pergerakan mereka untuk menggunakan angkutan umum. Pekerja yang bekerja di sektor yang dikecualikan harus memiliki surat tugas dari perusahaannya masingmasing untuk bisa bermobilisasi ke tempat kerja.

“Jadi, Gubernur Jakarta membuat regulasi. Nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk, hanya yang dikecualikan di PSBB yang di delapan sektor strategis yang boleh. Nanti dibuktikan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi,” terang Bima.

Surat itu nantinya digunakan untuk penumpang atau calon pengguna KRL. “Kalau mau naik KRL boleh, tapi di pastikan punya surat itu. Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk peraturan wali kota). Kita akan merapikan segera,” ungkapnya.

“Kalau kita lihat pola penyebaran virus ini berdasarkan penelusuran kami, memang sebagian besar itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data kami, memang sebagian besar itu ter pa par melalui transportasi publik. Sebanyak 30% warga yang terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta mengaku menggunakan transportasi publik,” jelasnya. (Put/DD/J-1)

Baca Juga

MI/RAMDANI

TKD PNS DKI Jakarta Dipangkas 50%

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 06:16 WIB
Namun, aturan ini dikecualikan untuk mereka yang terlibat langsung dalam penanganan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Permohonan SIKM Naik 17 Ribu, DKI: Banyak Warga Salah Paham

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:29 WIB
Benni menuturkan pihaknya masih menemukan banyak permohonan SIKM yang diajukan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang...
ANTARA/Wahyu Putro A

Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Berpotensi Landa di Jakart

👤Antara 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 03:55 WIB
Daerah yang patut diwaspadai terjadi hujan disertai petir/kilat dan angin kencang itu yakni Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya