Sabtu 09 Mei 2020, 16:39 WIB

Luhut Bilang Pemerintah tidak Larang Mudik: False Context

Henri Siagian | Politik dan Hukum
Luhut Bilang Pemerintah tidak Larang Mudik: False Context

Facebook Diati Wuryandari
Tangkapan layar wawancara Rosiana Silalahi dengan Luhut Pandjaitan

 

BEREDAR sebuah video di media sosial Facebook yang berisi pemerintah memutuskan tak larang mudik lebaran.

Di dalam video itu, menampilkan wawancara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran.
 

Berikut pernyatannya:
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik dari pemerintah, namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini. Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama-sama kementerian/lembaga terkait," kata Luhut.

Akun Facebook Diati Wuryandari mengunggah video berdurasi 3 menit 57 detik itu pada Jumat (8/5). Ia menyertakan narasi terkait video itu. "Pemerintah Putuskan Tak larang Mudik Lebaran," tulis akun Diati Wuryandari.

Hingga Sabtu (9/5) pukul 16.08 WIB, unggahan ini mendapat 32 komentar dan dibagikan sebanyak 12 ribu kali.

Video itu adalah wawancara Rosiana Silalahi dengan Luhut Pandjaitan pada Kamis (2/4) yang diunggah di Youtube KompasTV pada Jumat (3/4). Kala itu, Luhut masih menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan.

Pernyataan itu juga dilontarkan oleh Luhut seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Kamis 2 April 2020. Kala itu, Luhut masih menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan. Luhut mengatakan, larangan tidak akan efektif mencegah warga mudik.

Baca juga: Luhut: Sulit Larang Pemudik Pulang Kampung

Di kanal kanal Youtube KOMPASTV juga disertakan keterangan:

Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Ivenstasi, yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, mengakui bahwa sulit memang melarang para pemudik kembali ke kampung halaman. Ia menyatakan bahwa walaupun dilarang, tetap saja akan ada yang mudik. Tapi pemerintah telah membuat panduan bagi mereka yang memutuskan mudik, misalnya mewajibkan karantina mandiri selama 14 hari bagi para pemudik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan tidak akan melarang warga untuk mudik lebaran di tengah wabah corona. Banyak yang khawatir mudik dapat menambah potensi penyebaran virus corona. Apa yang sesungguhnya menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo?
Akankah kebijakan mudik ini mampu menekan lonjakan penyebaran virus corona?
Selengkapnya, saksikan pembahasan status kedaruratan kesehatan Indonesia menghadapi wabah corona di dialog Rosianna Silalahi bersama Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman & Investasi, Menteri Perhubungan Ad Interim) , Arif Budimanta (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi), dan Hermawan Saputra (Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) dalam ROSI eps Indonesia Darurat Kesehatan. Tayang Kamis 2 April, pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv Independen Tepercaya
Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.
Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV. #TalkshowRosi #RosiKompasTV #ROSI #DaruratKesehatan

Sementara itu, informasi terakhir adalah pemerintah resmi melarang mudik pada Selasa (21/4). Hal itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelarangan itu masih berlaku.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kemudian sebagai turunannya, juga telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Kemenhub Pastikan Mudik Tetap dilarang

SE tersebut menyebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan covid-19. "Orang-orang dimaksud tersebut yakni pekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan covid-19. Kemudian pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting."

Baca juga: Ini Kriteria Orang yang Boleh Bepergian Saat PSBB

Sehingga, anggapan kalau pemerintah memutuskan tidak melarang mudik lebaran adalah salah karena menggunakan video dan pernyataan yang tidak termutakhir.

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. False context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. (X-15)

Baca Juga

Ist/Bea Cukai

Bea Cukai Kalbagtim dan BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran Narkotika

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:48 WIB
Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Pekanbaru bersama BNNP Kaltim berhasi mengungkap jaringan peredaran narkotika...
Ist/DPR

DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:23 WIB
Menurut Ramson, lebih baik menggunakan istilah Stimulus Fiskal Keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat...
Ist/DPR

Peserta PKN LAN Lakukan Benchmarking ke Sejumlah Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:20 WIB
Sebanyak 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN)...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya