Sabtu 09 Mei 2020, 13:58 WIB

Penyaluran Bansos Butuh Kordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Penyaluran Bansos Butuh Kordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Antara
Pemberian bansos selama pandemi korona

 

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran bagi masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19.

"Dua pekan lagi sudah Lebaran. Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan Covid-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5).

Rerie sapaan akrab Lestari juga meminta sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh.


Ini dilakukan agar penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Rerie melanjutkan, kepastian penerimaan bantuan menjadi penting agar masyarakat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah korona.

Diakuinya, dalam proses penyaluran bansos masih terjadi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan pada penyaluran bantuan tahap sebelumnya adalah data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

"Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW, sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan," jelas Legislator Partai NasDem itu.

Pada kesempatan konpers di Balai Kota DKI Jakarta Jumat (1/5), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui pada tahap pertama penyaluran bansos di wilayahya tercatat 1,2 juta KK penerima, 1,6% di antaranya salah sasaran. 

Kondisi serupa, jelas Rerie, juga terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Secara umum, tambahnya, persoalan yang dihadapi sama yaitu karena data penerima bantuan yang tidak akurat. "Saat ini di sejumlah daerah itu sedang berupaya memperbaiki data agar penyaluran bantuan tepat sasaran."

Lebih lanjut, menurut Rerie, upaya memperbaiki data penerima bantuan merupakan langkah yang sangat penting.

"Karena bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merupakan hal yang sensitif, sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rerie juga mengajak masyarakat, komunitas dan sejumlah perusahaan yang mampu untuk meningkatkan kepeduliannya ikut membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Dengan semangat gotong royong kita bahu membahu mengatasi masalah yang sedang dihadapi saudara-saudara kita yang kurang mampu," pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/

Prabowo Bakal Jadi Ketum Lagi, Pengamat: Nyapres Lagi di 2024

👤Dhika kusuma winata 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:39 WIB
Gerindra menggelar Rapimnas pada Kamis (4/6) kemarin. Hasilnya, 34 petinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) meminta Prabowo kembali memimpin...
Ist/Bea Cukai

Bea Cukai Kalbagtim dan BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran Narkotika

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 16:48 WIB
Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Bea Cukai Pekanbaru bersama BNNP Kaltim berhasi mengungkap jaringan peredaran narkotika...
Ist/DPR

DPR tak Setuju Istilah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:23 WIB
Menurut Ramson, lebih baik menggunakan istilah Stimulus Fiskal Keempat daripada istilah yang seakan-akan perekonomian saat ini sudah sangat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya