Sabtu 09 Mei 2020, 13:57 WIB

Menkop dan UKM Dorong Pembayaran Digital pada KUMKM

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menkop dan UKM Dorong Pembayaran Digital pada KUMKM

Ist
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

 

MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mendorong penerapan pembayaran digital dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) bagi para pelaku koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) sebagai wujud pengembangan e-commerce di kalangan KUMKM di Indonesia terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Arahan pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan berdoa di rumah tentu membatasi ruang konsumen. Di sisi lain, memenuhi kebutuhan harus berjalan terus. Publik telah mengalami perubahan dalam pola konsumsi yang offline menjadi online,” kata Menteri Teten Masduki dalam acara Seminar Internasional tentang Koperasi dan UKM Setelah Covid-19.

Dalam seminar yang diinisiasi IKOPIN, Jumat (8/5), Teten mengatakan e-commerce memainkan peran penting terutama di masa pandemi pada KUMKM. 

Menkpp dan UKM memperkirakan bahwa 'ekonomi rumah tinggal' akan menjadi tren dalam waktu dekat bahkan dari data yang ada terjadi peningkatan transaksi produk selama pandemi di beberapa platform e-commerce online.

Untuk itu, Teten menilai pentingnya penerapan pembayaran digital dan QRIS sebagai bentuk upaya mendorong KUMKM semakin berkembang di tengah pandemi.

”Selain pengembangan platform pasar digital, pembayaran digital juga telah berkembang pesat selama dekade terakhir,” kata Menkop dan UKM.

Dalam rangka menggunakan pembayaran digital untuk merampingkan sistem pembayaran dan mendukung masyarakat tanpa uang tunai, berbagai inovasi teknologi dan model bisnis baru dikembangkan. 

Saat ini metode pembayaran digital yang paling banyak digunakan adalah e-wallet melalui penggunaan smartphone, m-banking yang dapat dengan mudah diakses kapan saja dan di mana saja, uang elektronik berbasis e-money atau chip ke server yang berbasis telah banyak digunakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, untuk mempercepat perkembangan di dunia global, Bank Indonesia yang memiliki wewenang terkait kegiatan sistem pembayaran telah menerapkan kebijakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). 

Saat ini terdapat 2,7 juta pedagang dengan QRIS terpasang (data Bank Indonesia, 2020), beberapa di antaranya adalah usaha mikro seperti pedagang pasar tradisional dan kios grosir. 

Untuk perluasan instalasi dan penggunaan QRIS di pedagang lain, misalnya pasar tradisional, warung kelontong, usaha mikro, toko koperasi, dan lain-lain. 

Terutama dalam penggunaannya selama pandemi Covid-19, Bank Indonesia dan Kemenkop dan UKM akan berkolaborasi dan melibatkan Kementerian Perdagangan dan Bank Pembangunan Daerah untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar tradisional di daerah.

“Saya ingin memanggil Anda semua, pelajar, wirausahawan, untuk berpartisipasi dalam Gerakan Koperasi ini. Bersama-sama kita akan menyaksikan transformasi koperasi dari konvensional ke digital. Digitalisasi memfasilitasi sinergi antara pemangku kepentingan dan anggota koperasi,” tutur Teten.

Teten juga optimistis bahwa koperasi dapat menjadi organisasi berbasis anggota dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian, dan menjadi agen perubahan di era digitalisasi saat ini. (OL-09)
 

Baca Juga

DOK PGN

PGN Grup Tandatangani LOA Tahap II dengan Produsen Gas Bumi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:32 WIB
Dalam agenda ini, turut menyaksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas, perwakilan KKKS, dan perwakilan...
Antara/Hafidz Mubarak A

Pemerintah Harus Lebih Terbuka Soal Detil Kebijakan Anggaran PEN

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:03 WIB
Pemerintah seharusnya lebih terbuka terkait penambahan anggaran beserta pengalokasiannya dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan...
ANTARA

Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Pungutan PPN untuk Netflix Cs

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 03 Juni 2020, 18:10 WIB
Perusahaan penghasil barang maupun jasa itu hanya dapat memungut pajak PPN bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh pemerintah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya