Sabtu 09 Mei 2020, 00:45 WIB

PSBB III DKI Diharapkan Mampu Akhiri Covid-19

Selamat Saragih | Megapolitan
PSBB III DKI Diharapkan Mampu Akhiri Covid-19

Antara
Ilustrasi

 

PENERAPAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta tahap III (7-21 Mei) diharapkan mampu mengakhiri penyebaran Covid-19. PSBB yang berlangsung enam pekan atau satu setengah bulan sudah sangat memukul perekonomian dan memicu tekanan jiwa warga Ibu Kota.

"Kita mendukung sepenuhnya PSBB tahap III ini. Namun, Pemprov DKI dan seluruh lapisan masyarakat harus benar-benar disiplin agar PSBB sukses memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Jumat (8/5).

Dia mengharapkan agar setelah 21 Mei 2020, pembatasan sosial sudah mulai dilonggarkan secara bertahap. Mal untuk menengah atas sudah bisa dibuka. Restoran dan salon sudah boleh dibuka.

"Tentu, disiplin jaga jarak, pemakaian masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak sosial dan fisik, dan penggunaan hand sanitizer tetap dipertahankan. Standar kesehatan ini harus tetap dipatuhi. Kami sebagai pengusaha, apa pun kebijakan itu kalau tujuannya demi menekan persebaran Covid-19, maka kami pasti akan mematuhinya," kata Sarman.

Kunci sukses penerapan PSBB, menurut dia, adalah disiplin. Karena itu, aparat pemerintah, anggota dewan, dan semua penyelenggara negara harus memberikan contoh. Tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan orang lebih dari lima orang. Bekerja, belajar, dan berdoa dari rumah dilaksanakan dengan penuh disiplin.

Koordinasi pergerakan manusia harus dimulai dari RT dan RW. Setiap lurah harus mengkoordinasi RT-RW di wilayahnya dengan bantuan polisi dan TNI. Organisasi sosial di setiap kelurahan, seperti karang turuna, pemuda masjid, dan orang muda Katolik, dan sebagainya perlu dikerahkan untuk mendisiplin warga.

Sarman mengatakan, saat ini, stamina dunia usaha sudah loyo dan pengusaha banyak yang sekarat. "Ada yang masih megap-megap. Belum tutup dan tetap berusaha dengan asumsi badai segera berlalu. Jika PSBB benar berakhir Mei, maka akan ada kembali kebijakan kebijakan yang membolehkan aktivitas bisnis kembali bergerak," ujar Sarman.

Menurut dia, Jakarta sebagai kota jasa modal utamanya adalah pergerakan ekonomi yang dilakukan manusia. "Makin banyak manusia bergerak, maka tumbuh aktivitas bisnis. Namun, kalau ruang gerak sempit, maka ruang bisnis mati," kata Sarman.

Menurut Sarman, sektor ekonomi menjadi titik utama yang harus dipulihkan setelah badai Covid-19 berlalu. Dibutuhkan pemikiran dan strategi yang tepat untuk pemulihan ekonomi.

Sarman menambahkan, di luar Gugus Tugas Covid-19 dibutuhkan komite untuk menangani pemulihan perekonomian. Sarman mengusulkan agar dibentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N) yang bertugas merumuskan langkah apa yang harus diambil pasca-Covid-19.

"Kita jangan diam saja menunggu selesai lalu baru berpikir apa yang harus dilakukan. Justru harus dari sekarang dipikirkan apa yang alan dilakukan. Libatkan unsur pengusaha, pengamat, dan juga pemerintah di dalamnya. Lebih ideal jika posisi ketuanya dijabat oleh ketua Kadin," ujar Sarman.

Pelibatan pengusaha, menurut Sarman, penting. Soalnya pengusahalah yang mengetahui keadaan riil di lapangan. Untuk urusan kebijakan fiskal dan stimulus maka bisa diserahkan kepada pemerintah.

Saat ini, apa yang diharapkan bisa untuk menggerakkan perekonomian Indonesia juga belum terwujud. Indikator ekonomi tumbuh, dipaparkan Sarman yakni daya beli masyarakat, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

"Apa yang kita harap saat in8i bergerak? Tidak ada. Daya beli lemah karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Investasi sampai saat ini, investor masih wait and see. Ekspor tidak bisa dilakukan karena banyak negara memberlakukan lockdown dan belanja pemerintah saat ini dialihkan untuk Covid-19 semua. Tidak ada proyek pembangunan," jelas Sarman, yang juga Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta itu.

Dia menambahkan, disinilah pentingnya bagaimana menarik minat investor sebagai modal utama agar bersedia berinvestasi di Indonesia, sehingga mendorong terbukanya lapangan kerja. RUU Cipta Kerja, menurut Sarman, harus segera diselesaikan karena ini mendorong pada terciptanya kemudahan perizinan yang juga dapat mendorong terealisasinya lapangan kerja.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta,7 Steven Setiabudi Musa, menuturkan, protokol kesehatan harus tetap ditaati dan dipatuhi jika PSBB dihentikan. Selain itu, sektor perekonomian harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta agar sektor vital ini dapat segera pulih.

Berakhirnya PSBB nanti juga harus diikuti dengan strategi jitu yang harus dimiliki Pemprov DKI Jakarta agar dapat memulihkan perekonomian di Jakarta. Pemprov DKI juga harus memahami perbedaan antara pembatasan dengan penutupan.

"Saat ini kan kebanyakan sektor usaha banyak yang ditutup begitu saja oleh Pemprov DKI tanpa berpikir bagaimana solusinya. Pertumbuhan ekonomi harus dipikirkan. Saat ini sudah down banget. Jangan sampai makin down. Pergerakan pergerakan pasca PSBB ini nantinya diharapkan menjadi baik dan mendorong pemulihan ekonomi," ujar anggota Komisi B, bidang perekonomian itu. (OL-8).

Baca Juga

MI/Bary Fatahillah

Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Warganet Riuh di Medsos

👤Imsi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 22:23 WIB
Ketua II Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto meminta warga menunggu kabar resmi tersebut....
AFP

H-1 PSBB, 4.074 Perusahaan di DKI Masih Terapkan WFH

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:19 WIB
Sebanyak 4.074 perusahaan di DKI masih konsisten menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) menjelang H-1 masa...
Antara

DPRD : DKI Bakal Terapkan PSBB Transisi Selama 1 Bulan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:33 WIB
Skema PSBB transisi selama satu bulan dirancang dengan monitoring dan evaluasi yang ketat dihampir tiap aktivitas warga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya