Jumat 08 Mei 2020, 20:02 WIB

Ini Maksud Jaksa Agung, Sanksi Represif Bagi Pelanggar PSBB

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Ini Maksud Jaksa Agung, Sanksi Represif Bagi Pelanggar PSBB

Antara
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

PERLU ada tindakan tegas atau represif berupa sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu diusulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Munardo agar pemberlakuan PSBB  di beberapa daerah dapat efektif.

"Masukan dari saya adalah tiga hari sosialisasi, tiga hari (berikutnya) preventif, tiga hari ke depannya di hari ketujuh adalah represif," tegas Burhanuddin melalui keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, pada Jumat (8/5).

Jaksa Agung menambahkan tindakan tegas perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan PSBB. Salah satunya terjadi di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat dianggap lebih galak terhadap petugas ketika diingatkan mengenai pembatasan fisik.

Baca juga :Selama PSBB, Saptol PP Berikan 3 ribu Teguran Tertulis

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya sanksi.

"Supaya apa? Agar teman-teman di lapangan tidak malu. Bayangin saja kemarin di Bogor lebih galak objek yang diperiksa dari pada pemeriksanya. Dan ini tidak sehat, seharusnya dilakukan penindakan-penindakan," tegas dia.

Jaksa Agung pun menyampaikan sanksi itu dapat berupa tilang tempiring atau pemberkasan di tempat yang ada batas waktunya sehingga tidak terlalu lama untuk disidangkan.

"Beliau (Ketua Gugus Tugas) setuju dan perlu ada evaluasi" tukasnya. (OL-2)

 

Baca Juga

Ist/DPR

Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:13 WIB
DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga...
Ist/DPR

Anggota DPR Dorong Realisasi Stimulus Penyelamatan Sektor UMKM

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:02 WIB
Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran stimulus tersebut sebagai upaya penyelamatan sektor riil dari...
DOK DPR RI

Tak Ada New Normal, Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 09:00 WIB
Menurut Heri Gunawan, new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya