Jumat 08 Mei 2020, 17:43 WIB

Istana: Perpres Jabodetabek-Punjur Bukan Soal Pindah Ibu Kota

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Istana: Perpres Jabodetabek-Punjur Bukan Soal Pindah Ibu Kota

Antara/Aditya Pradana Putra
Sekretaris kabinet Pramono Anung

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan dalam perpres tersebut DKI Jakarta memang disebutkan masih sebagai pusat pemerintahan. Meski begitu, beleid tersebut tidak berhubungan dengan rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Pramono menyampaikan perpres tersebut hanya mengatur mengenai rencana tata ruang kawasan Jakarta dan sekitarnya yang memang sudah harus ditinjau ulang.

"Perpres murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabek-Punjur yang berdasarkan aturan, sudah harus ditinjau setiap lima tahun. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai lima tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara atau tidak," ungkap Pramono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5).

Baca juga : Istana Sebut Berdamai dengan Covid-19 bukan Berarti Menyerah

Menurut Pramono, perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pengaturan pola ruang DKI Jakarta yang masih mengakomodasi fungsinya sebagai Ibukota Negara, imbuh, Pramono, karena sampai saat ini Jakarta masih berstatus Ibukota.

"Memang secara hukum DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi Ibukota dan pusat pemerintahan. Sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi eksisting DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan tersebut," ucap Pramono.

Adapun rencana pemerintah memindahkan Ibukota ke Kalimantan Timur perlu melalui jalur pengajuan undang-undang. Adapun DPR telah memasukkan RUU tentang Ibukota Negara dalam Prolegnas 2020.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya menyatakan proyek Ibukota baru tetap berjalan. Hanya saja, proyek kini difokuskan pada pekerjaan lunak di tengah pandemi covid-19.(OL-7)

Baca Juga

INSTAGRAM/KYAI_MARUFAMIN

Wapres: Pemerintah Siapkan Rp22 T untuk Digitalisasi Pemerintahan

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:27 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...
Istimewa

Pengamat: Reshuflle, Obat Pahit Terbaik Jokowi Menuju New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:20 WIB
PRESIDEN Jokowi membutuhkan menteri Kabinet Indonesia Maju yang punya karakter asli sebagai pekerja keras, cepat, tanggap, responsif, jujur...
MI/Briyan B Hendro

Lebih dari 22 Triliun Disiapkan Pemerintah untuk Digitalisasi

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:14 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya