Jumat 08 Mei 2020, 13:41 WIB

​​​​​​​DPRD: Menteri Jokowi Jangan Salahkan Anies soal Bansos

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
​​​​​​​DPRD: Menteri Jokowi Jangan Salahkan Anies soal Bansos

MI/PIUS ERLANGGA
Warga bersama petugas PPSU menurunkan paket bantuan sosial dari Presiden RI di Kebon Jeruk, Jakarta, Minggu (3/5).

 

WAKIL Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta jajaran menteri di pemerintah pusat tidak sibuk saling menyalahkan soal bantuan sosial (bansos). 

Ia mengungkapkan penerimaan pajak DKI Jakarta semuanya turun. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemda membutuhkan bantuan dari pusat soal bansos.

"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," terang Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/5).

Zita mengatakan, pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa pebih dari 2,5% PDB, negara lain ada yang 10%-20%.

"Kami berharap ada penjelasannya. Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati), yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," kata Politikus PAN itu.

Baca juga: Data tidak Sinkron Kacaukan Bansos

Zita mengatakan semua daerah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menopang seluruh kebutuhan warganya selama pandemi Covid-19. 

"Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja virtual dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada awalnya Pemprov DKI Jakarta mengaku sanggup untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya. Lalu, sebanyak 3,6 juta warga DKI Jakarta dikatakan telah ditalangi pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Namun, karena tidak sanggup, akhirnya DKI meminta bantuan pusat perihal bansos.

"Jadi yang tadinya 1,1 juta adalah DKI dan 3,6 juta adalah pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta untuk dicover pemerintah pusat," jelas Sri Mulyani, Rabu (6/5). (A-2)

Baca Juga

MI/Bary Fatahillah

Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Warganet Riuh di Medsos

👤Imsi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 22:23 WIB
Ketua II Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto meminta warga menunggu kabar resmi tersebut....
AFP

H-1 PSBB, 4.074 Perusahaan di DKI Masih Terapkan WFH

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 21:19 WIB
Sebanyak 4.074 perusahaan di DKI masih konsisten menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) menjelang H-1 masa...
Antara

DPRD : DKI Bakal Terapkan PSBB Transisi Selama 1 Bulan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:33 WIB
Skema PSBB transisi selama satu bulan dirancang dengan monitoring dan evaluasi yang ketat dihampir tiap aktivitas warga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya