Jumat 08 Mei 2020, 09:22 WIB

Anggota DPRD Benarkan Data Bansos DKI Bermasalah

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Anggota DPRD Benarkan Data Bansos DKI Bermasalah

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Petugas RT membawa paket bantuan sosial dari pemerintah untuk disalurkan ke warga di kawasan Koja, Jakarta.

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono membenarkan data penerima bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota itu bermasalah.

Hal itu terkait pernyataan Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut data penerima bansos dari Pemda dan pemerintah pusat tidak sinkron sehingga terjadi tumpang tindih saat penyaluran bantuan.

"Itu benar adanya. Database mereka (pemprov) bermasalah. Memang harus diperbaiki terus, enggak ada yang sempurna 100%," jelas Mujiyono kepada Media Indonesia, Jumat (8/5).

Baca juga: Pemerintah Pusat Kritik Bansos DKI, M Taufik: Warga Sakit Hati

Ia mengatakan, dalam Keputusan Gubernur soal Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, disebutkan ada 1.194.633 kepala keluarga penerima bantuan sosial.

"Itu data penerima kalau dibagi per lembaran atau per halaman ada 5.700 lembar. Dalam satu lembar itu ketemu 2 atau 3 orang yang tidak tepat sasaran, termasuk Jhonny Simanjutak (Anggota DPRD) yang terdata juga," kata Mujiyono.

Lalu duduk perkara awalnya yakni soal pembagian penerima bansos oleh pemerintah pusat dan daerah.

Di awal, disepakati 1,1 juta jiwa dari data diberikan bantuan oleh Pemprov DKI. Lalu 2,6 juta jiwa diberikan oleh pusat. Total kebutuhan bansos yang disebut saat itu sebanyak 3,7 juta jiwa.

Dari ketentuan itu, antara Pemprov dan Kemensos menyepakati penerima bantuan tidak lagi jiwa tapi menggunakan satuan Kepala Keluarga (KK). Menurut Mujiyono, apabila 3,7 juta jiwa dikonversi menjadi 1,65 juta KK.

"Gimana enggak tumpang tindih. Tapi intinya, perut warga enggak bisa nunggu lama. Harus diminimalisasi kesalahan penyaluran bansos itu," pungkas Ketua Komisi A DPRD DKI itu.

Sebelumnya, Muhadjir mengkritik Anies Baswedan soal akurasi data penerima bansos yang tidak sinkron dengan pusat. Mestinya sudah ada pemisahan mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bansos dari Pemda DKI dan mana yang dari Banpres Kemensos.

"Tetapi ini belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang tindih. Lalu, harusnya juga ada data baru yang dihimpun oleh RT/RW tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantuan,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, Kamis (7/5). (OL-1)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Berantas Kejahatan Jalanan, 3 Polantas Dapat Penghargaan Kapolda

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 12:00 WIB
“Mereka dininilai berprestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan, dengan harapan bahwa penghargaan tersebut dapat...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Alasan Anies Lebih Pilih Masa Transisi Daripada 'New Normal'

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 11:45 WIB
Anies memilih frasa dan konsep masa transisi menuju kehidupan aman, sehat, dan produktif karena lebih mudah dipahami...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Bakal Buka, Ancol Terapkan Pembelian Tiket secara Daring

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 11:15 WIB
Manager Corporate Communcation PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Rika Lestari menuturkan, untuk menghindari penularan Covid-19,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya